Mahfud MD Sebutkan Syarat yang Harus Dipenuhi FPI untuk Memperpanjang SKT

Mahfud MD menyebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi Front Pembela Islam (FPI) untuk dapat memperpanjang Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Mahfud MD Sebutkan Syarat yang Harus Dipenuhi FPI untuk Memperpanjang SKT
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menjawab pertanyaan saat wawancara khusus dengan Tribunnews.com di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa (19/11/2019). 

TRIBUNJABAR.ID - Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi Front Pembela Islam (FPI) untuk dapat memperpanjang Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Mahfud MD menyampaikan syarat yang harus dipenuhi FPI tersebut dalam program Indonesia Lawyers Club tvOne, Selasa (3/12/2019).

Hal itu terkait polemik SKT FPI yang tak kunjung menemui titik terang.

 

"Syarat SKT itu ya, saya bacakan, akta notaris yang memuat AD/ART, kemudian memuat program kerja, lalu susunan pengurus, dan pernyataan kesediaan menjadi pengurus."

"Kemudian simbol-simbol tidak boleh melanggar hak cipta, ada NPWP, dan ada rekomendasi minat," ucapnya.

Rekomendasi minat dijelaskan Mahfud MD dibutuhkan FPI dari Menteri Agama (Menag).

"Rekomendasi Menteri Agama untuk ormas tidak berbadan hukum yang bergerak di bidang keagamaan. Jadi syarat dari Menag hanyalah satu dari sekian banyak syarat. Yang lain kan diperiksa satu per satu," ungkapnya.

Mahfud MD
Mahfud MD (Tangkap Layar Youtube ILC)

Persoalan AD/ART

Sebelumnya dikabarkan, wewenang persetujuan maupun penolakan SKT FPI berada di tangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Sementara itu, Menag Fachrul Razi telah memberi rekomendasi perpanjangan izin FPI.

Halaman
1234
Editor: Yongky Yulius
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved