Demo Buruh di Jabar

Fokus Urusi Masalah PHK, Hanya Puluhan Buruh Purwakarta Ikut Demo di Gedung Sate

Hanya puluhan orang buruh dari Kabupaten Purwakarta turut mengikuti aksi demonstrasi didepan Gedung Sate, Kota Bandung, pada Senin (2/12/2019).

Fokus Urusi Masalah PHK, Hanya Puluhan Buruh Purwakarta Ikut Demo di Gedung Sate
Tribunjabar.id/Daniel Andreand Damanik
Aksi buruh di depan Gedung Sate, Jl Diponegoro, Kota Bandung, Senin (02/12/2019). 

Laporan wartawan Tribun Jabar, Ery Chandra

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Hanya puluhan orang buruh dari Kabupaten Purwakarta turut mengikuti aksi demonstrasi didepan Gedung Sate, Kota Bandung, pada Senin (2/12/2019).

Tak banyak buruh yang bergabung di demo di halaman Gedung Sate lantaran buruh Purwakarta masih sibuk mengurusi masalah PHK.

Dari informasi yang dihimpun Tribun Jabar, ribuan orang yang berasal dari 18 serikat pekerja yang ada di Provinsi Jawa Barat menuntut hak-hak mereka. Hingga pukul 12.00 WIB, aksi masih berlangsung.

Neneng Nurhasanah, Ketua SPBDI-KASBI Purwakarta, mengungkapkan pihaknya tak mengimbau seluruh buruh untuk aksi. Dengan alasan, tengah fokus persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dialami buruh di Purwakarta.

Nelangsa, Pengemudi Ojek Online Asal Cimahi Ini Tertipu Pembelian Rumah Bersubsidi di Padalarang

"Tapi hanya sebagian saja (yang berangkat). (Jadi), purwakarta sedikit. Kami fokus ke kasus PHK sepihak yang masih belum beres," ujar Neneng, kepada Tribun Jabar, di Kabupaten Purwakarta, Senin (2/12/2019).

Menurutnya, penetapan UMK 2020 senilai Rp. 4.039.067 juta semestinya dapat pantas. Artinya, merujuk kepada kebutuhan hidup layak nasional. Lantas, sistem kerja kontrak outsourcing dihapus.

"Kalau habis kontrak maka itu tetap tidak akan ada yang namanya hidup layak. Karena setelah habis kontrak harus mikir lagi cari kerja. Apalagi upahnya malah di bawah UMK, seperti di purwakarta. Pabrik yang produksinya di bidang garmen (pakaian jadi) perusahaan memakai upah padat karya," katanya seraya berharap tidak terjadi banyak pelanggaran dari perusahaan.

Kapolda Jabar Berbaur dengan Massa Buruh yang Unjuk Rasa di Depan Gedung Sate

Sementara itu, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta tak menanggapi banyak mengenai persoalan UMK di Purwakarta.

Pihaknya sepakat dengan isi surat keputusan tentang Upah Minimum Kabupaten, Kota atau UMK Jawa Barat 2020.

"Ini sudah ada SK gubernurnya," ujar Kepala Seksi Syarat-syarat Kerja dan Kelembagaan Hubungan Industrial, Andi Handoko.

Penulis: Ery Chandra
Editor: Kisdiantoro
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved