BPN Belum Terbitkan SHGB Induk, Pembangunan 12.000 Rumah Subsidi di Kabupaten Cirebon Terancam

Padahal, sertifikat itu dibutuhkan para pengembang perumahan untuk mulai proyek pembangunan rumah subsidi itu.

BPN Belum Terbitkan SHGB Induk, Pembangunan 12.000 Rumah Subsidi di Kabupaten Cirebon Terancam
Tribun Jabar/Muhamad Nandri Prilatama
Seorang warga saat sedang melihat-lihat rumah subsidi yang dibangun di Jalan Cireundeu, Desa Jayamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (24/7/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON- Pembangunan rumah bersubsidi di Kabupaten Cirebon terancam tidak terealisasi.

Pasalnya, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Cirebon belum menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) induk.

Padahal, sertifikat itu dibutuhkan para pengembang perumahan untuk mulai proyek pembangunan rumah subsidi itu.

Menurut Ketua Real Estate Indonesia (REI) Wilayah III Cirebon, Gunadi, pihak pengembang telah melengkapi sejumlah dokumen yang disyaratkan untuk penerbitan SHGB induk.

"Kami mencatat ada 12 ribuan unit rumah subsisi yang terancam tertunda pembangunannya," kata Gunadi saat konferensi pers di kawasan Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Jumat (29/11/2019).

Sejumlah Developer Perumahan Minta BPN Kabupaten Cirebon Segera Terbitkan SHGB Induk

PNS Gaji Rp 8 Juta per Bulan Bisa Beli Rumah Subsidi, Begini Skemanya

Ia mengatakan, seluruh rumah subsidi itu ditangani sedikitnya 40-an developer yang tergabung dalam REI, Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), dan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI).

Padahal, para developer perumahan tersebut telah melampirkan izin lokasi, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), hingga pertimbangan teknis (Pertek).

"Ini kan hak teman-teman pengembang, kalau terhambat kebutuhan masyarakat terhadap rumah subsidi pada 2020 juga tidak terpenuhi," ujar Gunadi.

Selain itu, para developer juga terancam mengalami kerugian atas investasi yang telah dikeluarkan di sektor tersebut.

Ia mengaku belum mengetahui persis jumlah kerugian yang diakibatkan tidak kunjung terbitnya SHGB induk tersebut.

"Nominal persisnya kurang tahu, diperkirakan diperkirakan mencapai Rp 3 miliar - Rp 5 miliar atau lebih," kata Gunadi.

Penulis: Ahmad Imam Baehaqi
Editor: Tarsisius Sutomonaio
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved