Beda HTI dan FPI Menurut Menteri Agama Fachrul Razi

Hal itu dikatakannya merespons Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menyoroti AD/ART FPI yakni Khilafah Islamiyah.

Beda HTI dan FPI Menurut Menteri Agama Fachrul Razi
ANTARA FOTO/Reno Esnir/ama via Kompas.com
Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi (tengah) didampingi jajarannya, mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VIII DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019). Raker tersebut membahas pendahuluan dan pembentukan panitia kerja (Panja) Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) 1441 H/Tahun 2020. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Menteri Agama/Menag Fachrul Razi memastikan konsep yang diusung Front Pembela Islam (FPI) berbeda dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Hal itu dikatakannya merespons Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menyoroti AD/ART FPI yakni Khilafah Islamiyah.

"Ya paham saya, masih menyebut itu (khilafah), meskipun kami tanya, penjelasannya itu yang dimaksud beda dengan HTI."

"Setelah kita baca berbeda dengan HTI," ujar Fachrul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Ia mengatakan FPI telah berkomitmen setia kepada Pancasila.

Bahkan, kata Fachrul, FPI bersedia untuk berdiskusi kembali mengenai hal-hal dalam AD/ART yang dinilai perlu diubah.

"Kemudian dia sudah kita ikat, oke. Kalau ini kita ragukan, apa yang kamu bisa komitmen terhadap kami?"

"Kami buat pernyataan bahwa kami setia pada NKRI dan Pancasila. Kemudian tidak melanggar hukum, sehingga yang itu bisa dieliminasi. Teman-teman yang perlu dieliminasi, diubah kita coba diskusi'. Saya kira semua enteng-enteng aja," kata Fachrul.

Sebelumnya, Mendagri Tito menyebut masih terdapat masalah dalam AD/ART FPI.

Karena alasan itu, Tito masih mempertimbangkan penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) untuk FPI.

"Mengenai masalah ormas terkait FPI, ini masih pada kajian di Kementerian Agama."

"Betul rekan-rekan dari FPI sudah buat surat di atas meterai mengenai kesetiaan atau pernyataan terhadap negara dan Pancasila. Tapi problemnya di AD/ART," ungkap Tito dalam rapat bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11).

"Di AD/ART itu di sana disampaikan tadi juga sudah dibacakan Pak Junimart visi dan misi organisasi FPI adalah penerapan Islam secara kafah di bawah naungan Khilafah Islamiyah melalui pelaksanaan dakwah, penegakan hisbah dan pengawalan jihad. Ini yang sedang didalami lagi oleh Kementerian Agama karena ada pertanyaan yang muncul, karena ini ada kabur-kabur bahasanya," ujarnya.(*)

Editor: Ravianto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved