Banyak Keluhan Pelayanan BPJS, Terbanyak Pasien Ditolak Tak Ada Kamar di Rumah Sakit

Keluhan terkait pelayanan BPJS masih ditemukan saat anggota DPRD Kota Bandung mengadakan reses di Daerah Pemilihan

NET
Ilustrasi logo BPJS Kesehatan 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Tiah SM

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Keluhan terkait pelayanan BPJS Kesehatan masih ditemukan saat anggota DPRD Kota Bandung mengadakan reses di Daerah Pemilihan (Dapil) 5 di Kecamatan Regol dan Bandung Kidul.

Anggota DPRD Edwin Senjaya mengatakan terbanyak keluhan pelayanan BPJS karena warga yang berobat menggunakan BPJS sering ditolak dengan alasan tidak ada kamar.

"Selain sering ditolak tak ada kamar, keluhan BPJS lainnya terkait kenaikan iuran yang cukup memberatkan," ujar Edwin di Gedung DPRD Kota Bandung, Rabu (27/11).

Edwin mengatakan, semestinya kenaikan iuran hanya diberlakukan untuk pasien kelas 1 dan 2. Sementara untuk kelas 3, tidak ada kenaikan iuran.

Erwin mengatakan, pasien kelas 3 sebagian besar warga tidak mampu sehingga jika ada kenaikan sangat berat karena satu keluarga cukup banyak yang harus dibayarkan.

"Pasien kelas 1 dan kelas 2 ada kenaikan iuran seperti masih layak," ujarnya.

Besok Bali United vs Persib Bandung, Robert Alberts Percaya Diri, Punya Cara Redam Tuan Rumah

Edwin mengatakan warga berobat menggunakan BPJS mendapat kesulitan agar melapor khususnya yang warga Kecamatan Regol dan Bandung Kidul.

"Warga kurang mampu di Kecamatan Regol dan Bandung Kidul dalam keadaan darurat kesulitan mendapatkan layanan kesehatan bisa menghubungi saya," ujar Edwin.

Warga bisa menghubungi nomor telepon 082129900033 untuk memberikan pendampingan karena selama warga yang didampingi bisa dilayani dengan baik.

Sementara, terkait pendidikan, masyarakat mengeluhkan masalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

"Banyak masyarakat yang mengeluhkan, siswa pintar tidak diterima di sekolah favorit karena sistem zonasi.

PSIS SEMARANG VS PSM MAKASSAR Live Streaming Indosiar, Juku Eja Incar Kemenangan Tandang Pertama

Sistem zonasi baik, namun yang menjadi kendala keberadaan sekolah tidak merata di setiap kecamatan. Bahkan ada beberapa wilayah yang tidak memiliki sekolah .

Edwin mengatakan untuk tahun 2020 untuk pendidikan dialokasikan dana Rp 2,2 triliun atau 31 persen dari besaran APBD 2020.

"Anggaran pendidika dianataranya digunakan untuk pembebasan lahan dan membuat ruang sekolah baru," katanya.

Penulis: Tiah SM
Editor: Ichsan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved