Komisi IX DPR RI Nilai Peluncuran Kartu Pra Kerja Harus Dibarengi Revitalisasi BLK

Isu launching Kartu Pra Kerja seolah menjadi angin segar bagi para pencari kerja di Indonesia termasuk dari Cirebon.

Tribun Jabar/Ahmad Imam Baehaqi
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani (kiri), Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di DPD PKS Kota Cirebon, Jl Kalitanjung, Kota Cirebon, Senin (25/11/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Isu launching Kartu Pra Kerja seolah menjadi angin segar bagi para pencari kerja di Indonesia termasuk dari Cirebon.

Bentuknya ialah pemberian program pelatihan dan pembekalan kerja yang dapat melibatkan Balai Latihan Kerja (BLK).

Menurut Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, peluncuran kartu pra kerja harus dibarengi revitalisasi BLK.

Komisi IX DPR RI Minta Pemerintah Pastikan Penerima Manfaat Kartu Pra Kerja

Hal itu untuk memaksimalkan tercapainya tujuan program yang anggarannya mencapai Rp 10 triliun itu.

"Harus diakui kondisi BLK di daerah beragam, ada yang mati suri, bahkan ada yang tinggal plangnya," ujar Netty Prasetiyani saat ditemui usai Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di DPD PKS Kota Cirebon, Jl Kalitanjung, Kota Cirebon, Senin (25/11/2019).

Karenanya, Netty menilai harus ada program revitalisasi BLK, termasuk bagaimana menajamkan orientasi BLK.

Selain itu, pihaknya mengingatkan jangan sampai pelatihan di BLK tidak sesuai kebutuhan industri yang ada.

Anggota DPR Netty Prasetiyani Sebut Banyak Pengangguran Tamatan SMP dan SD di Cirebon

Netty juga meminta agar pelatihan yang diberikan harus bisa merespons perkembangan revolusi 4.0 dan kebutuhan era disrupsi.

"Persoalannya bukan hanya skill pencari kerja, tapi juga lowongan kerjanya ada atau tidak," kata Netty Prasetiyani.

Halaman
12
Penulis: Ahmad Imam Baehaqi
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved