Komisi IX DPR RI Minta Pemerintah Pastikan Penerima Manfaat Kartu Pra Kerja

DPR RI mulai membahas isu Kartu Pra Kerja (KPK) yang dijanjikan Joko Widodo - Maruf Amin saat kampanye Pilpres 2019.

Komisi IX DPR RI Minta Pemerintah Pastikan Penerima Manfaat Kartu Pra Kerja
Tribun Jabar/Ahmad Imam Baehaqi
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani (kiri), Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di DPD PKS Kota Cirebon, Jl Kalitanjung, Kota Cirebon, Senin (25/11/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - DPR RI mulai membahas isu Kartu Pra Kerja (KPK) yang dijanjikan Joko Widodo - Maruf Amin saat kampanye Pilpres 2019.

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, mengakui Komisi IX tengah membahas isu tersebut bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI.

"Kami ingin menanyakan dan memastikan siapa sebetulnya penerima manfaat kartu pra kerja ini," ujar Netty Prasetiyani saat ditemui usai Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di DPD PKS Kota Cirebon, Jl Kalitanjung, Kota Cirebon, Senin (25/11/2019).

Jokowi Dilaporkan ke Bawaslu Terkait Kartu Pra Kerja

Jokowi Sebut Pemegang Kartu Pra Kerja Dapat Gaji meski Belum Punya Pekerjaan

Ia mewanti-wanti jangan sampai program kartu pra kerja terjadi kisruh seperti dalam program BPJS.

Menurut dia, dalam program BPJS banyak orang yang seharusnya masuk PBI tetapi malah tidak masuk.

Karenanya, pemerintah harus dapat memberikan argumentasi yang jelas mengenai kartu pra kerja tersebut.

"Jangan hanya jadi isapan jempol yang anggarannya justru jadi bancakan," kata Netty Prasetiyani.

Kartu Prakerja, Janji Jokowi Bila Terpilih Lagi Jadi Presiden, Benarkah Beri Gaji pada Pengangguran?

Terlebih APBN 2019 defisit Rp 199 triliun sehingga pemerintah harus transparan.

Nilai anggaran program kartu pra kerja mencapai Rp 10 triliun dan ditujukan untuk 2 juta pengangguran.

Netty berjanji akan mendukung program itu jika berdampak posistif dan berkorelasi menyelesaikan pengangguran meski anggarannya besar sekalipin.

Namun, sekecil apapun anggarannya jika terjadi inefisiensi dan terjadi kebocoran dipastikan tidak menyelesaikan masalah.

"Jangan sampai cita-cita baik, tapi dalam implementasinya malah menimbulkan persoalan baru," ujar Netty Prasetiyani.

Penulis: Ahmad Imam Baehaqi
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved