Bawaslu Jabar Akui Aktor Intelektual Pelanggar Pemilu Sering Tidak Tersentuh Hukum

Komisioner Bawaslu Jabar, Yusuf Kurnia, mengatakan, seringkali aktor intelektual dalam sebuah kasus semisal politik uang tak tersentuh.

Bawaslu Jabar Akui Aktor Intelektual Pelanggar Pemilu Sering Tidak Tersentuh Hukum
Tribun Jabar/Ferri Amiril Mukminin
Komisioner Bawaslu Jabar Yusuf Kurnia di Cianjur, Senin (25/11/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferri Amiril Mukminin

TRIBUNJABAR.ID, CIANJUR - Komisioner Bawaslu Jabar, Yusuf Kurnia, mengatakan, seringkali aktor intelektual dalam sebuah kasus semisal politik uang tak tersentuh.

Pembuktian proses hukum seringkali terputus di aktor lapangan.

Hal tersebut yang membuat pelanggaran pemilu terus berulang dan menjadi pekerjaan penting pengawas untuk mengevaluasi.

"Pembuktian terkoneksinya dengan aktor intelektual selalu terputus di aktor lapangan, pelanggaran pemilu berulang karena aktor utama tak tersentuh," ujar Yusuf, saat menghadiri acara gathering Bawaslu Cianjur dengan media, Senin (25/11/2019).

Kasad Andika Perkasa dan Menhan Prabowo Subianto Bertemu di Bandung Hadiri 20 th ACAMM

Persib Bandung Vs Barito Imbang - Herrie Sebut Terlalu PD, Robert Ungkap Kevin, Vizcarra, dan Wasit

Hal lain yang menjadi perhatian Bawaslu adalah kebiasaan KPU yang sangat minim membuka rekam jejak para calon untuk diumumkan dan diketahui warga.

Menurutnya hal tersebut sangat penting agar warga mempunyai pilihan terhadap para calon. Rekam jejak yang harus diumumkan kepada warga seringkali terbentur anggaran sosialisasi yang minim.

"Data KPU hanya disimpan sebagai arsip data KPU sehingga publik tak mengetahui, ke depan kami juga ingin ada LSM pemilu untuk ruang fasilitasinya," kata Yusuf.

Bentrok Antar Preman Bersenjata Golok Samurai dan Air Softgun di Sumedang, Usianya Ada yang Baru 18

Komisi IX DPR RI Minta Pemerintah Pastikan Penerima Manfaat Kartu Pra Kerja

Selain masalah sosialisasi para calon, beberapa kerawanan yang patut diwaspadai adalah kerawanan politik uang, kerawanan politisasi birokrasi dan kepala desa, dan kerawanan ketiga soal kampanye hitam.

"Sering muncul ke permukaan masalah mobilisasi kepala desa, mereka adalah aktor yang terlarang dalam pilkada untuk berpolitok dalam kampanye karena harus netral," katanya.(fam)

Penulis: Ferri Amiril Mukminin
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved