Resmi, APBD Kabupaten Cirebon Sebesar 3,56 Triliun, 70 Persen untuk Belanja Tidak Langsung

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hakim Baihaqi

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Cirebon 2020, telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, di halaman gedung DPRD Kabupaten Cirebon, Jumat (22/11/2019).

Pada rapat paripurna pembahasan rancangan APBD 30 Agustus lalu‎, Pemerintah Kabupaten Cirebon mengajukan sebesar Rp 3,53 triliun, namun setelah dibahas oleh DPRD, anggaran naik menjadi Rp 3,56 triliun.

Rincian APBD yang telah disahkan oleh DPRD Kabupaten Cirebon tersebut, yakni Rp 2,43 triliun untuk belanja tidak langsung,‎ Rp 1,26 triliun belanja langsung, Rp 46 miliar pembiayaan daerah, dan penerimaan daerah sebesar Rp 58 miliar.

Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Mohamad Lutfhi, mengatakan, APBD Kabupaten Cirebon 2020 dianggap masih belum berkualitas, karena tidak proporsional, yakni 70 persen untuk belanja tidak langsung dan 30 persen belanja langsung.

• FAKTA-FAKTA TKW Asal Majalengka Sudah 10 Tahun Tak Pulang, 6 Tahun Tak Digaji, Majikan Selalu Ingkar

"Kami akan dorong di tahun selanjutnya menjadi 40 persen 60 persen, empat tahun ke depan diharapkan 50 persen 50 persen," kata Lutfhi di Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Minggu (24/11/2019).

Untuk meningkatkan hingga angka 50:50, kata Lutfhi, pemerintah daerah bersama stakeholder harus lebih kreatif menggali potensi pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Cirebon.

‎Lanjut Lutfhi, kalau hanya terus mengandalkan dari dana perimbangan, Kabupaten Cirebon tidak akan mungkin melaksanakan banyak pembangunan.

"Kemudian anggaran dari bantuan Kementerian KL sebisa mungkin tarik ke Cirebon agar lebih banyak lagi. Kami dari DPRD bersama pak bupati, berkomitmen untuk bagaimana anggaran biaya langsung bisa lebih besar lagi ke depan‎," katanya.

Lutfhi mengatakan, untuk APBD 2020, Pemerintah Kabupaten Cirebon diminta untuk menuntaskan sejumlah persoalan yang harus tuntas pada 2020 yaitu permasalahan kebutuhan air bersih untuk masyarakat dan sampah.

‎"Kemudian, prioritas 2021 dan seterusnya, masalah kemiskinan dan masalah pengangguran bisa dituntaskan oleh bupati," katanya.

• Penyebab Pemuda Cirebon Berani Cabuli 11 Bocah Laki-laki, Ancam Membunuh, Janji Beri Ikan Cupang

• Kasus Sodomi 11 Bocah, Remaja di Cirebon Ancam Bunuh Para Korban Jika Melapor