Soal Wacana LGBT Dilarang Ikut CPNS 2019, Arsul Sani Tak Setuju, Sebut Diskriminatif

Beberapa waktu lalu muncul isu mengenali larangan LGBT mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2019 pada Kejaksaan Agung.

Soal Wacana LGBT Dilarang Ikut CPNS 2019, Arsul Sani Tak Setuju, Sebut Diskriminatif
KOMPAS.com/Haryantipuspasari
Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/11/2019) 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Beberapa waktu lalu muncul isu mengenali larangan lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2019 pada Kejaksaan Agung.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan tidak sepakat dengan rencana tersebut.

Ia mengatakan bahwa larangan itu adalah peraturan yang diskriminatif.

"Hanya karena statusnya (orientasi seks), menurut saya, itu enggak boleh didiskriminasi. Apalagi itu jabatan di Kejaksaan Agung," ujar Arsul ketika dijumpai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/11/2019).

Ibu di Indramayu Ini Berani Bayar Algojo Agar Anaknya Mati, Tak Tahan Kelakuannya Istri 4 tapi LGBT

Menurut Arsul, sepanjang seseorang tidak melanggar hukum yang ada di Indonesia, maka tidak jadi soal seorang LGBT menjadi CPNS pada lembaga negara.

Arsul mencontohkan yang terjadi di Amerika Serikat. LGBT hanya dilarang masuk ke bidang militer. Sementara untuk posisi pelayan masyarakat semisal ASN, tidak ada larangan.

"Untuk jabatan yang umum, seperti jabatan aparatur sipil negara ya, yang tidak terkarakteristik tertentu, ya enggak usah dilarang karena status orang," ujar dia.

Arsul menambahkan, dalam rapat kerja bersama Kejaksaan Agung selanjutnya, Komisi III akan minta penjelasan kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait larangan tersebut.

Pria Beristri Empat tapi LGBT, Kuras Harta untuk Hidup Glamor, Ibu Tak Tahan, Sewa Pembunuh Bayaran

Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Agung ingin CPNS 2019 yang masuk ke institusinya adalah orang yang berorientasi heteroseksual.

Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung Mukri mengatakan, hal tersebut terkait larangan pelamar lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) untuk mengikuti CPNS 2019 di Kejagung.

"Artinya, kita kan pengin yang normal-normal, yang wajar-wajar saja. Kita tidak mau yang aneh- aneh supaya mengarahkannya, supaya tidak ada yang... ya begitulah," tutur Mukri di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (21/11/2019).

Mukri enggan menjawab saat diminta tanggapannya bahwa syarat itu merupakan sebuah diskriminasi.

"Saya no comment-lah untuk itu ya," ujar dia. (Kompas.com/Haryanti Puspa Sari)

Tayangkan Adegan LGBT, Komik Marvel Dilarang Dijual di Ibu Kota Brasil

Editor: Theofilus Richard
Sumber: Kompas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved