Korupsi Dana Reses Kota Cimahi

Saat Reses DPRD Kota Cimahi Berujung Dugaan Korupsi, Mantan Ketua Dewan Buka Suara

Saat reses di DPRD Kota Cimahi berujung dugaan korupsi. Mantan ketua dewan buka suara.

Saat Reses DPRD Kota Cimahi Berujung Dugaan Korupsi, Mantan Ketua Dewan Buka Suara
tribunjabar/syarif pulloh anwari
Kantor Kejaksaan Negeri Cimahi, Kamis (21/11/2019).

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha Sukarna

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sejumlah ASN di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Cimahi memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Negeri Cimahi pada Kamis (21/11/2019).

Informasi yang dihimpun, pemanggilan itu terkait kebijakan sekretariat dewan yang menganggarkan uang reses untuk peserta non-ASN di APBD Kota Cimahi 2019.

Tribun menerima dokumen Surat Keputusan Walikota Nomor 900/Kep.281.Adbang/2017 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Pemkot Cimahi 2018‎.

Dalam dokumen itu, di halaman 70, tertera poin 2.22 mengatur jasa peserta kegiatan non-PNS. Jasa tersebut berupa uang yang dialokasikan kepada peserta kegiatan non-ASN untuk menghadiri suatu acara yang berlangsung di wilayah Kota Cimahi. Pemberian uang itu dijelaskan harus selektif efektif dan efisien.

Di poin Jasa Peserta Kegiatan Non PNS itu, diatur besaran uang saku Rp 60 ribu untuk peserta kegiatan reses non-ASN anggota DPRD Kota Cimahi.

Hanya saja, pemberian uang saku itu ‎diduga bertentangan dengan Pasal 20 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Pasal itu mengatur tentang belanja penunjang kegiatan DPRD salah satunya kunjungan kerja atau reses anggota dewan.

Namun, di penjelasan Pasal 20 menyebutkan bahwa ‎belanja penunjang kegiatan DPRD itu tidak‎ bisa digunakan untuk mendanai uang saku dalam mengikuti kegiatan DPRD.

Di sisi lain, mantan Ketua DPRD Kota Cimahi 2014-2019, Achmad Gunawan meyakini pencairan uang Rp 60 ribu untuk peserta reses non ASN sudah berdasar hukum.

Salah satunya, dianggarkan di Perda APBD Kota Cimahi 2018. Lalu Surat Keputusan Walikota Nomor 900/Kep. 281. Adbang / 2017 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Pemkot Cimahi 2018‎ dan Perda Kota Cimahi Nomor 223 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Halaman
12
Penulis: Mega Nugraha
Editor: taufik ismail
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved