Akui BUMN Butuh Ahok, Fahri Hamzah Justru Kritik Tegas Pemerintah, Singgung Soal Agenda Tersembunyi

Wakil Ketua DPR 2014-2019, Fahri Hamzah turut mengomentari wacana masuknya Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama ( BTP ) jadi bos BUMN.

Kolase (Kompas.com)
Wakil Ketua DPR 2014-2019, Fahri Hamzah turut mengomentari wacana masuknya Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama ( BTP ) jadi bos BUMN. 

Tidak hanya menanggapi terkait penolakannya, Ahok juga mengaku siap jika diminta jadi pimpinan satu di antara perusahaan pelat merah tersebut.

"Ya kalau ditunjuk, diminta tugas ya harus siap dong, iya kan, kita mesti siap lah," ujar mantan Bupati Belitung Timur tersebut.

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ditemui usai menghadiri diskusi kebangsaan di Universitas Kristen Petra, Surabaya, Jawa Timur, Senin (19/8/2019).
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ditemui usai menghadiri diskusi kebangsaan di Universitas Kristen Petra, Surabaya, Jawa Timur, Senin (19/8/2019). (Kompas.com/Ghinan Salman)

Sebelumnya, Ahok diisukan akan bergabung dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Suami Puput Nastiti Devi itu santer dikabarkan akan menduduki posisi yang strategis.

Kabar masuknya Ahok dalam BUMN menyebar setelah eks Bupati Belitung Timur ini mendatangi Kementerian BUMN dan bertemu Menteri BUMN, Erick Thohir, Rabu (13/11/2019).

Masuknya Ahok ke dalam jajaran BUMN menuai pro dan kontra di kalangan pekerja hingga elite politik.

Dari kalangan pekerja, gelombang penolakan masuknya Ahok dalam BUMN kembali muncul.

Tanggapan Fahri Hamzah Saat Ditanya Soal Penusukan Wiranto: Bila Perlu Wawancara di Depan Publik

Kali ini penolakan datang dari Serikat Pekerja Pertamina RU 3 Plaju, Palembang.

Melalui Ketua Umumnya, Muhammad Yunus menyatakan, persyaratan Ahok cacat dari segi materil.

Ia juga mengatakan jika integritas dan pengalaman adalah persyaratan untuk menjadi pekerja BUMN.

Muhammad Yunus menyarankan untuk mencari putra putri yang terbaik selain Ahok.

Menurutnya, sikap dan sopan santun Ahok ketika menjadi Gubernur DKI perlu dipertanyakan jika menjabat di BUMN.

"Mungkin kita melihat dari jejak terjangnya ketika menjadi Gubernur DKI yang selalu memberikan pandangan kericuhan dan sopan santunnya itu yang menjadikan kawan kawan bertanya," ujarnya dilansir melalui Youtube Kompas TV.com, Senin (18/11/2019).

Basuki Tjahaja Purnama atau BTP atau Ahok disambut sejumlah relawan PDI Perjuangan saat berkunjung ke kediaman Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi di Jakarta, Selasa (30/4/2019).
Basuki Tjahaja Purnama atau BTP atau Ahok disambut sejumlah relawan PDI Perjuangan saat berkunjung ke kediaman Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi di Jakarta, Selasa (30/4/2019). (Tribunnews.com/Reza Deni)

Dari pihak Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) juga menolak masuknya Ahok di Pertamina.

Hal tersebut terbukti dengan adanya spanduk penolakan yang terpasang.

Mereka lantang menyatakan menolak Ahok untuk mengisi jabatan di PT Pertamina (Persero)‎.

Presiden FSPPB Arie Gumilar membenarkan, ‎Serikat Pekerja Pertamina telah membentangkan spanduk yang berisi penolakan terhadap Ahok untuk mengisi jabatan di Pertamina.

Adapun bunyi sepanduk tersebut ‎di antaranya:

"Milih Figur Tukang Gaduh, Bersiaplah Pertamina Segera Runtuh!

Pertamina Tetap Wajib Utuh, Tolak Siapapun Yang Suka Bikin Rusuh.

Kata Djarot Saiful Hidayat Soal Ahok BTP yang akan Masuk BUMN

Pertamina Bukan Sarang Koruptor, Bukan Juga Tempat Orang Tak Terpuji & Mulut Kotor.

Pertamina Menjulang-Rakyat Senang Pemberang Datang-Kita Perang!!!

Berkali-Kali Ganti Direksi Kami Tak Peduli, Tapi Kedatangan Biang Kekacauan Jadi Musuh Kami!!!"

Staf khusus BUMN, Arya Sinulingga menanggapi mengenai kinerja dan latar belakang Ahok hingga terjadinya penolakan dari serikat pekerja.

Ia mengungkapkan Ahok memiliki kredibilitas yang baik dan dianggap mampu bekerja secara transparan.

Arya menambahkan, BUMN mengutamakan orang-orang yang profesional untuk menempati posisi-posisi strategis di dalamnya.

Ia juga menduga jika ada penolakan dari kawan pekerja BUMN, maka ada unsur ketakutan dan politis.

Ahok Disarankan Ubah Pola Komunikasi Jika Jadi Petinggi BUMN

"BUMN kita lihat adalah tempat yang lepas daripada itu, fokus kepada profesionalitas,"

"Jadi kalau ada penolakan dari kawan-kawan karyawan BUMN ditempatkan di tempat-tempat tertentu BUMN itu bisa dua hal yang kita lihat," ujarnya dilansir melalui Youtube Kompas TV pada Sabtu (16/11/2019).

Arya menduga penolakan serikat pekerja dilandaskan dua hal.

Pertama adalah ketakutan para pekerja, Ahok akan membersihkan birokrasi di dalam BUMN dan yang kedua bersifat politik.

"Pertama mereka takut masuknya Ahok di BUMN akan kejadian seperti di DKI Jakarta, yang melakukan pembersihan birokrasi," ujarnya.

"Kedua, ini jangan-jangan politik, ini lucu banget, kenapa sampai kawan-kawan di BUMN bermain-main politik?" tambah Arya. (Tribunnews.com/Maliana)

Penulis: Yongky Yulius
Editor: Widia Lestari
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved