DPRD Jabar Perjuangkan Pembangunan Jalur Khusus Angkutan Tambang, Atasi Masalah di Parung Panjang

DPRD Jabar Perjuangkan Pembangunan Jalur Khusus Angkutan Tambang untuk Selesaikan Masalah di Parung Panjang

DPRD Jabar Perjuangkan Pembangunan Jalur Khusus Angkutan Tambang, Atasi Masalah di Parung Panjang
Istimewa
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Ir. Prasetyawati, MM 

Adikarya Parlemen :

DPRD Jabar Perjuangkan Pembangunan Jalur Khusus Angkutan Tambang untuk Selesaikan Masalah di Parung Panjang

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Ir. Prasetyawati, MM, mengatakan DPRD Provinsi Jawa Barat bersama Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat akan terus memperjuangkan pembangunan jalur khusus angkutan tambang di Parung Panjang, Kabupaten Bogor.

Anggota dewan dari Fraksi Gerindra Persatuan dengan daerah pemilihan Kabupaten Bogor ini mengatakan untuk merealisasikan pembangunan tersebut, pihaknya akan terus meningkatkan koordinasi dengan pemerintahan pusat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait lainnya.

"Permasalahan di Parung Panjang akan dapat diselesaikan apabila jalan khusus atau jalan tambang sudah terwujud, karena akan ada pemisahan jalan tambang dan jalan penduduk, sehingga penduduk akan lebih nyaman memakai jalan," kata Prasetyawati di Kantor DPRD Jabar, Kamis (14/11/2019).

Adikarya Parlemen - Tia Fitriani : Perkuat Koordinasi antara DPRD dengan Pemprov Jabar

Anggota dewan kelahiran Jakarta, 31 Oktober 1961, ini mengatakan mengingat pembangunan jalan khusus atau jalan tambang membutuhkan waktu dan tidak dapat dengan segera dilaksanakan, salah satu dorongan dewan untuk solusi sementara adalah mendukung penuh rencana pelebaran Jalan Parung Panjang yang akan dilaksanakan pada 2020.

"Jalan khusus ini butuh waktu lama karena masih harus ada proses pembebasan lahan untuk jalan tersebut dan juga pembangunan jalan yang pembiayaannya kami usulkan dari pemerintah pusat," katanya.

Pengadaan lahan atau pembebasan lahan jalan khusus ini, katanya, disarankan dilakukan oleh pihak swasta, tepatnya para pengusaha tambang yang akan menggunakan jalan tersebut. Jadi, kesiapan lahan tersebut sangat tergantung kepada niat para pengusaha tambang tersebut apabila selanjutnya memang akan diserahkan ke swasta.

"Selain itu juga akan didiskusikan lagi dengan Pemda untuk mengoptimalkan pemberlakuan jam operasional yang tepat, dan juga terkait hal ini. Hal lain yang harus dilakukan adalah berdiskusi dengan pengusaha tambang itu sendiri tentang bagaimana jam operasional yang optimal. Baik untuk jalannya usaha maupun kepentingan masyarakat umum," katanya.

Adikarya Parlemen - Dadang Kurniawan: Jabar Butuh Lebih Banyak Rumah Sakit dan Sekolah

Sebelumnya, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat meminta dukungan pemerintah pusat terkait dengan rencana pembangunan jalur khusus angkutan tambang di Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Hal ini dilakukan supaya masyarakat umum dan pengangkut barang tambang dengan nyaman menggunakan jalannya sendiri.

Pembangunan jalur khusus tambang sudah menjadi solusi paling rasional untuk menyelesaikan polemik jalan Parung Panjang yang sering rusak akibat banyaknya truk yang melewati kawasan tersebut. Masyarakat pengguna jalan pun merasa terganggu dengan aktivitas tersebut.

Seperti diketahui polemik jalur tambang di Parung Panjang kembali muncul setelah ratusan siswa dan dewan guru menggelar aksi unjuk rasa kepada Pemerintah Kabupaten Bogor beberapa waktu lalu. Mereka meminta Pemkab Bogor untuk mengatur transportasi truk pengangkut barang tambang supaya warga lebih nyaman menggunakan jalan. (Sam/adv)

Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved