Dedi Mulyadi Tegaskan Pelaku Pembakaran Hutan Setara dengan Teroris, Rugikan Banyak Orang

Setiap tahunnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selalu terjadi di berbagai titik Indonesia. Bahkan dalam

Dedi Mulyadi Tegaskan Pelaku Pembakaran Hutan Setara dengan Teroris, Rugikan Banyak Orang
istimewa
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi saat meninjau lokasi kebakaran hutan di Desa Tanjung Taruna, Kecamatan Jadibireun Raya, Kabupaten Pulau Pisau, Kalimantan Tengah, Kamis (7/11/2019). 

TRIBUNJABAR.ID - Setiap tahunnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selalu terjadi di berbagai titik Indonesia. Bahkan dalam Rapat Dengar Pendapat antara LHK dengan Komisi IV DPR RI hingga November 2019, luas terbakar Karhutla mencapai 857 ribu hektare.

Banyak dari karhutla dilakukan dengan sengaja oleh pihak tak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi seperti pembukaan lahan perkebunan hingga tambang.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menilai, pelaku pembakaran harus disamakan dengan seorang teroris. Sebab perbuatannya sama-sama merusak dan merugikan banyak pihak.

“Pelaku pembakaran hutan setara dengan terorisme, itu harus di-branding,” ucap Dedi di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis  (14/11/2019).

Dedi mengatakan, hal itu perlu didorong lantaran saat ini kejahatan lingkungan kurang mendapat perhatian. Publik baru menanggapi jika karhutla terjadi secara masif.

Mulai 1 Desember 2019 Jadwal Kereta Api akan Berubah, Kecepatan dan Gerbongnya Juga Bertambah

“Kebakaran hutan kalau puluhan ribu (hektare) belum ribut, tetapi kalau masuk ratusan ribu baru pada ribut,” katanya.

Ia pun akan terus fokus untuk memperbaiki kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia. Tidak hanya persoalan karhutla, tapi berbagai dampak negatif lain seperti lahan bekas tambang dengan membenahi aturan yang ada saat ini.

Dedi mencontohkan, hal yang perlu dikaji saat ini adalah kewenangan pemerintah daerah dalam mengawasi tambang dan hutan. Sebab, saat ini kewenangan tersebut seluruhnya ditarik ke tingkat provinsi.

Menurut Dedi, dampak kerusakan lingkungan langsung dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Sementara pemerintah provinsi hanya menerima laporan dan perlu waktu yang panjang untuk mengurusi hal tersebut.

“Sekarang ini penambangan liar tidak ada lagi penegakan (hukum) di lapangan karena provinsinya terlalu jauh. Ini yang harusnya di negeri ini mulai dipilah bahwa setiap wilayah bisa melakukan kewenangan dengan baik,” ucapnya.

Mobil Mewah Standing Tabrak Lampu Lalu Lintas, Kecelakaan di Simpang Naripan, Lihat Foto-fotonya

Politikus Partai Golkar ini menyebutkan selain pembenahan perlu ada penyederhanaan agar pengawasan lingkungan bisa optimal. Salah satunya memasukkan dana pencegahan karhutla dalam anggaran desa.

“Termasuk rumusan jangka pendek yang bisa dibuat tidak harus undang-undang, cukup Keppres (Keputusan Presiden), Perpres (Peraturan Presiden), Kepmen (Keputusan Menteri) atau Permen (Peraturan Menteri). Kalau undang-undang lama pembahasannya,” katanya.

Sehingga, kata Dedi, pada Januari 2020 nanti Komisi IV dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bisa mengumumkan pada publik produk hukum yang konkret untuk membenahi berbagai kerusakan lingkungan di Indonesia.

Editor: Ichsan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved