Breaking News:

Tangani Masalah Kemiskinan, Wakil Wali Kota Minta SKPD Petakan Warga Miskin di Kota Bandung

Sebanyak 400 ribu warga Kota Bandung atau setara dengan 79 ribu kepala keluarga masih hidup di garis kemiskinan.

Tribun Jabar/Lutfi Ahmad Mauludin
Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, Senin (11/11/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Cipta Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sebanyak 400 ribu warga Kota Bandung atau setara dengan 79 ribu kepala keluarga masih hidup di garis kemiskinan.

Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, meminta kepada semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) melaksanakan program pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran.

"Program-program mengatasi kemiskinan Kota Bandung harus dijalankan sesuai aturan yang berlaku. Jangan sampai salah treatment (penanganannya) atau salah sasaran. Kalau salah sasaran malah enggak bakal pernah mengurangi angka kemiskinan yang ada saat ini," ujar Yana Mulyana saat ditemui usai mengikuti Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Hotel Papandayan, Jalan Gatot Subroto, Bandung, Rabu (13/11/2019).

Warga Miskin Kota Bandung Masih 79 Ribu KK, Butuh Sentuhan Porgam Pemerintah Agar Berdaya

Yana Mulyana mengklaim bahwa jumlah penduduk miskin saat ini berkurang dibanding tahun sebelumnya.

Pada taun 2018, katanya, jumlah pneduduk miskin sebanyak 3,57 persen.

Ia juga mengatakan akan melakukan beragam upaya untuk menurunkan angka kemiskinan. Targetnya, pada tahun 2023, jumlah penduduk miskin tinggal 3,14 persen.

Lebih lanjut, Yana Mulyana mengatakan, Kota Bandung saat ini sudah memiliki Basis Data Terpadu (BDT) yang dipegang oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan (Dinsosnangkis) Kota Bandung.

Meski begitu, Yana Mulyana, mengimbau agar semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan unsur kewilayahan di Kota Bandung dapat memetakan kondisi kemiskinan warga Kota Bandung di wilayahnya masing-masing, serta mengklasifikasi permasalahan yang dihadapi oleh setiap warga miskin.

Bahkan, menurutnya, agar program penanganan tepat sasaran, Ia juga meminta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar, menyelaraskan program yang sesuai sehingga terintegrasi secara tepat.

Halaman
12
Penulis: Cipta Permana
Editor: Theofilus Richard
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved