Disabilitas dan Lulusan Cumlaude Dapat Formasi CPNS di Sumedang

Pemkab Sumedang memberikan alokasi CPNS bagi penyandang disabilitas serta lulusan cumlaude. BKN memberi kuota CPNS 2019 untuk Sumedang 235 formasi

Disabilitas dan Lulusan Cumlaude Dapat Formasi CPNS di Sumedang
Kolase TribunJabar.id (TribunJabar.id/Tiah SM dan BKN.go.id)
Ilustrasi CPNS 2019 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Deddi Rustandi

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Pemkab Sumedang memberikan alokasi CPNS bagi penyandang disabilitas serta lulusan cumlaude.

Badan Kepagawaian Nasional (BKN) memberi kuota CPNS 2019 untuk Sumedang sejumlah 235 formasi.

“Dari 235 formasi CPNS ada formasi khusus, dua formasi disabilitas dan dua orang cumlaude untuk formasi teknis,” kata Bupati Dony Ahmad Munir, Rabu (13/11/2019).

KemenPAN RB sudah menetapkan ada 235 formasi untuk Kabupaten Sumedang dengan tiga formasi prioritas adalah 125 tenaga pendidikan, 31 tenaga kesehatan, dan 79 tenaga teknis.

Dalam Mobil Pelaku Tabrak lari di Sumedang Ditemukan Sabu, Diduga Dipakai Sebelum Berkendara

Formasi guru dalam penerimaan CPNS masih sangat besar karena jumlah tenaga pendidikan di Sumedang masih mayoritas.

Formasi guru paling besar, dari sekitar 11 ribu ASN di Sumedang, sekitar 8 ribu orang tenaga pendidikan. Otomatis proporsinya paling besar.

Penerimaan CPNS di Kabupaten Sumedang merupakan bagian dari seleksi nasional yang pendaftaran secara serentak direncanakan pada tanggal 11 November 2019 melalui sscasn.bkn.go.id.

Jatah CPNS yang diberikan ke Sumedang tidak sama dengan jumlah PNS yang pensiun tahun ini.

PNS yang pensiun tahun ini hampir 500 orang, sementara kuota CPNS yang baru hanya 235 orang.

“Jadi tidak menutup semua yang pensiun," kata Sekda Herman Suryatman.

Ia mengatakan rekrutmen CPNS 2019 menerapkan negative growth bukan zero growth.

Prinsip negative growth memastikan kesehatan APBD Kabupaten Sumedang yang selama ini lebih banyak digunakan untuk belanja aparatur.

Selama ini belanja aparatur Pemkab Sumedang masih lebih besar dari belanja publik atau lebih dari 65 persen.

“APBD tidak efektif. Melalui negative grow ini kami dorong bagaimana belanja publik bisa lebih besar dari belanja aparatur," kata Sekda Herman. (deddi rustandi)

Penulis: Deddi Rustandi
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved