Gelombang Terakhir Orientasi DPRD Resmi Dibuka

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Badan Pengambangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) provinsi Jawa Barat kembali gelar Orientasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota se Jawa Barat, kali ini gelombang VI, yang merupakan gelombang terakhir dari rangkaian orientasi yang telah dilaksanakan mulai dari tanggal 8 Oktober 2019. Sekretaris Dewan (Setwan) Jawa Barat, Toto Mohamad Toha didampingi Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial, BPSDM Jabar, Wawan Suwandi membuka secara resmi Orieintasi tersbut di Aula Utama BPSDM Jabar, Selasa (12/11).

Toto M Toha pada acara tersebut menuturkan, DPRD sebagai lembaga yang mewakili rakyat tentunya memiliki tugas, wewenang dan fungsi khusus. Dalam melaksanakan segala tugasnya, ada hak - hak DPRD yang melekat baik kepada lembaganya maupun kepada setiap anggotanya. Selain itu ada juga kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap anggota DPRD sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Toto melanjutkan, tugas – tugas yang akan diemban oleh segenap anggota dewan ke depan, tentunya membutuhkan sikap dan etos kerja yang lebih professional dan berdedikasi tinggi, terutama dalam melahirkan kebijakan - kebijakan publik yang cerdas, berkeadilan, dan berorientasi kepada kepentingan rakyat.

Oleh karena itu peningkatan pengembangan kualitas sumber daya manusia, merupakan sebuah tuntutan dan kebutuhan yang tak terelakkan dan harus di ditingkatkan mengikuti perubahan jaman, terutama menyikapi langkah – langkah kebijakkan pemerintah pusat yang terus melahirkan peraturan perundang-undangan yang baru. Untuk itu DPRD yang mempunyai 3 pilar fungsi yaitu pengawasan, legislasi dan anggaran, dituntut untuk dapat mengembangkan kompetensi dan meningkatkan kinerjanya secara lebih optimal, terutama dalam kerangka ikut menciptakan tata kepemerintahan yang baik (good governance) serta mewujudkan pemerintahan yang bersih atau clean governance.

Sementara itu Wawan menjelaskan materi yang akan diterima peserta orientasi ini diantaranya; building learning commitment, prioritas pembangunan pemerintahan Provinsi Jawa Barat tahun 2019 – 2024, etika dan profesionalisme, integritas dan nilai-nilai anti korupsi, Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan wawasan kebangsaan NKRI, sistem pemerintahan Indonesia, hubungan kerja antara DPRD dan kepala daerah, fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD, muatan lokal/isu aktual “arah dan kebijakan pembangunan kepariwisataan di Jawa Barat, serta pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah.