Soal Wacana ASN Dilarang Memakai Celana Cingkrang dan Cadar, Ini Kata Ketua DPRD KBB

Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), Rismanto, angkat bicara terkait adanya wacana larangan memakai cadar dan celana cingkrang di institusi pemer

Soal Wacana ASN Dilarang Memakai Celana Cingkrang dan Cadar, Ini Kata Ketua DPRD KBB
Istimewa
Ilustrasi ASN atau PNS. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, PADALARANG - Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), Rismanto, angkat bicara terkait adanya wacana larangan memakai cadar dan celana cingkrang di institusi pemerintahan.

Seperti diketahui, wacana tersebut dikemukakan oleh Menteri Agama, Fachrul Razi, yang beberapa terakhir ini masih menjadi polemik dikalangan masyarakat, termasuk di Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Menurut Rismanto, penggunaan cadar dan celana cingkrang sebagai tata cara para abdi negara dalam melayani masyarakat, dan tentunya sudah dikaji secara matang sebelum diwacanakan ke publik.

"Kalau soal celana cingkrang dan cadar ini tentunya sudah dikaji terlebih dahulu dan dianggap membawa perubahan yang positif," ujar politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini kepada wartawan, Kamis (7/11/2019).

Dedi Mulyadi Minta Pemerintah Ubah Aturan Pakaian PNS, Petugas Lapangan Cocok Pakai Celana Cingkrang

Atas hal tersebut, kata dia, masyarakat harus menghargai adanya wacana tersebut, asalkan konteksnya masih berkaitan dengan Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Peraturan ini perlu dihargai, asalkan jangan di luar konteks ASN, karena berbusana itu merupakan hak pribadi setiap orang," kata Rismanto.

Menurut dia, adanya larangan memakai celana cingkrang bagi pria dan cadar bagi wanita di kalangan ASN itu, sebetulnya tidak akan memangkas proses demokrasi karena ASN memiliki peraturan internal.

"Kalau ini (larangan) diterapkan kepada non ASN, ini yang harus kita kaji kembali, jadi terkait aturan ini jangan dipaksakan untuk cakupan yang lebih luas," katanya.

Presiden Jokowi Akhirnya Angkat Bicara Terkait Rencana Larangan Bercadar di Instansi Pemerintah

Menteri Agama Fachrul Razi Mau Larang PNS Bercadar, Sebut Tak Ada Dasar Hukum, Bukan Ukuran Takwa

Penulis: Hilman Kamaludin
Editor: Theofilus Richard
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved