Di Depan Menteri Pertanian, Dedi Mulyadi Sebut Pertanian Tidak Diurus dengan Benar oleh Pemerintah

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi saat rapat dengar pendapat dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo

Di Depan Menteri Pertanian, Dedi Mulyadi Sebut Pertanian Tidak Diurus dengan Benar oleh Pemerintah
istimewa
Rapat dengar pendapat anggota DPR RI dengan Menteri Pertanian 

TRIBUNJABAR.ID - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi saat rapat dengar pendapat dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Gedung DPR, Selasa (5/11/2019), menjelaskan sejumlah masalah di sektor pertanian.

Menurut Dedi, selama ini di Indonesia Kementerian Pertanian dan SKPD di daerah yang mengurusi soal pertanian berjalan sendiri-sendiri. Tidak ada konsep bersama dan tidak ada forum untuk merencanakan masa tanam.

"Akibatnya kalau produkti tinggi, harga jatuh. Padahal tidak akan terjadi over produksi kalau perencanaannya benar. Kan bisa dihitung oleh BPS berapa kebutuhan beras, gandum, atau cabe merah. itu bisa direncanakan sehingga tidak terjadi over produksi," kata Dedi Mulyadi.

Selain itu, kata Dedi, bisa direncanakan dan ditentukan daerah mana saja yang harus memproduksi satu komoditas. Sehingga nantinya bisa terjadi pertukaran komoditas antar wilayah di Indonesia. 

Harga dan Spesifikasi Toyota Raize, Mobil Kembaran Daihatsu Rocky

 "Jadi Indonsia tidak perlu lagi impor pangan dalam jumlah besar karena sudah terpenuhi, sudah terjadi pertukaran komoditas antar wilayah," kata Dedi.

Selain soal itu, lanjut Dedi, saat ini pikiran dari banyak kepala desa, camat, bupati, hingga gubernur, sudah tidak berpikir soal pertanian lagi.

"Mereka cenderung berpikir industri karena perizinan harga tanah, dapat kelebihan dari penjualan tanah. Sudah jarang kades dan camat yang berpikir soal produksi pertanian," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (istimewa)

Menurut Dedi, hal lain dari persoalan di sektor pertanian adalah di hulunya. Pertambangan dan pembabatan hutan tak kunjung berhenti. Akibatnya sumber air baku untuk pertanian menurun.

Selain itu di banyak tempat, bendungan dipenuhi jaring keramba dan eceng gondok. Dan di hilir aliran sungai dipenuhi limbah industri. 

Eze dan Ardi Siap Perkuat Persib Bandung saat Lawan PSIS, Sempat Diperiksa Dokter & Latihan Terpisah

Dedi mengatakan, di sektor hulu harus konsisten untuk memelihara lingkungan. Harus jelas mana daerah yang boleh ditambang, mana yang tidak boleh. 

"RTRW juga harus dievaluasi karena pengaruh politik seringkali mengubah lahan pertanian jadi properti dan industri. Kalau begini terus, habis lahan pertanian kita," ujarnya.

Saat ini, lanjut Dedi, mengenai soal fundamentalisme dan radikalisme salah satu penyebabnya karena lahan pertanian berubah jadi properti dan industri.

"Pikiran radikal itu tidak lahir dari petani atau nelayan. Itu lahir dari kaum pendatang di satu wilayah yang telah kehilangan jati dirinya," ujar Dedi.

Dedi pun berharap sektor pertanian tradisional harus dilindungi. Para petani dari kelompok adat yang memiliki tanah tanpa sertifikat, harus mendapat perlindungan dari negara.

"Jangan sampai haknya untuk bertani terampas karena sumber air bakunya yang jernih di hutan rusak oleh pembabatan hutan dan pertambangan. Padahal mereka ini punya varietas padi sendiri dan mampu swasembada pangan," kata Dedi.

Mengapa Anthony Sinisuka Ginting Gagal Atasi Angus Ng Ka Long? Ini Penjelasan Anthony

Editor: Ichsan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved