Pilkades Serentak pada 24 November 2019, Begini Teknis Pengamanan dari Polsek Lembang KBB
Anggota Polsek Lembang akan mengedepankan fungsi Bhabinkamtibmas untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan
Penulis: Hilman Kamaludin | Editor: Ichsan
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin
TRIBUNJABAR.ID, LEMBANG - Anggota Polsek Lembang akan mengedepankan fungsi Bhabinkamtibmas untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang akan dilaksanakan pada 24 November mendatang.
Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kerawanan terjadinya konflik dalam pelaksanaan pilkades tersebut, meskipun selama tahapan pilkades ini masih aman dan kondusif.
Kapolsek Lembang, Kompol Sutarman, mengatakan, babhinkamtibmas tersebut akan diterjunkan untuk berkomunikasi dengan massa pendukung kontestan Pilkades di semua desa yang ada di Kecamatan Lembang.
"Selain itu, kami juga akan meminta petunjuk ke Kapolres, Kabag ops apakah perlu ada BKO dan penebalan personel atau tidak nanti akan kami sampaikan," ujarnya saat ditemui di Lembang, Kamis (31/10/2019).
Secara keseluruhan, kata dia, hingga saat ini kondisinya masih kondusif, namun babhinkamtibmas akan terus memantau pelaksanaan tahapan sebelum pencoblosan.
"Tapi tetap kami akan meminta untuk ada back up pengamanan untuk pelaksanaan Pilkades di Kecamatan Lembang," kata Sutarman.
• Ngerinya Ular Piton Raksasa Ini Melilit Upik, Nasibnya Nyaris Jadi Tragis, Beruntung Suami Datang
Di wilayah Kecamatan Lembang, ada 11 desa yang akan melaksanakan Pilkades tersebut. Untuk Desa yang paling banyak DPT-nya yakni Desa Jayagiri dengan 14 ribu DPT.
"Kami mengimbau kepada semua pihak harus menaati Perbup Nomor 35/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa agar tidak terjadi konflik," ucapnya.
Pemkab Bandung Barat juga mengimbau agar semua calon kepala desa dan pihak terkait yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Bandung Barat harus mematuhi Perbup tersebut.
• Inilah Sosok Liza Aditya yang Terlibat Isu dengan Atta Halilintar, Sunan Kalijaga Bantah Transgender
Kepala Bidang Penataan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) KBB, Rambey Solihin mengatakan, perbup itu harus dipatahi untuk meminimalisir terjadinya konflik.
"Karena semua desa di KBB rawan konflik, terutama untuk desa yang paling padat penduduknya. Perbup tersebut harus dipatuhi karena pelaksanaan pilkades dilaksanakan secara serentak," katanya.
