Pungli Masih Marak, Kadin Jabar dan Mapi Siap Bantu Hapus Pungutan Liar

Jumlah pengaduan pungutan liar atau pungli masih didominasi terjadi di sektor perizinan. Bahkan dari 197 perizinan berpotensi terjadinya pungli.

Pungli Masih Marak, Kadin Jabar dan Mapi Siap Bantu Hapus Pungutan Liar
SHUTTERSTOCK
Setop pungutan liar! 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Siti Fatimah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Jumlah pengaduan pungutan liar atau pungli masih didominasi terjadi di sektor perizinan. Bahkan dari 197 perizinan berpotensi terjadinya pungli.

Kondisi ini merugikan tidak hanya masyarakat tapi juga sektor usaha termasuk menjadi salah satu yang bisa menghalangi investor masuk ke Indonesia khususnya Jawa Barat.

Ketua Kadin Jawa Barat, Tatan Priana Sudjana mengatakan, pungli sudah seharusnya diberangus agar semua proses seperti perijinan tidak lagi menghambat masyarakat yang memanfaatkan jasa perijinan termasuk pelaku usaha.

"Karena itu, dengan hadirnya Masyarakat anti pungli Indonesia (MAPI) menjadi sebuah angin segar bagi pelaku usaha, dalam kontek mbangun ketertiban berusaha. Karena Satgas siber pungli hadir melaksanakan Perpres No 87 Tahun 2016 salah satunya tata kelola untuk melindungi dari gangguan pungli," katanya pada acara Silaturahmi Asosiasi Pengusaha Jabar dan Sosialisasi Perpres No 87 Tahun 2016 di Kadin Jabar, Selasa (29/10).

Menurutnya, adanya pungli menjadi hambatan tidak saja dalam tata kelola masyarakat tapi juga menghambat masuknya investasi ke Jawa Barat.

Karena keberadaan pungli juga dirasakan pelaku usaha lokal.

Biaya yang dikeluarkan menjadi lebih besar dan berdampak pada biaya lainnya. Bahkan adanya pungli juga membuat cukup banyak waktu terbuang akibat ulah oknum tersebut.

"Karena adanya pungli ini, bila seharusnya perijinan lebih mudah terhambat dan makin lama," katanya.

Dicontohkan, saat melakukan perijinan yang masuk dalam program subsidi, pelaku usaha jadi terhambat karena diharuskan membayar biaya diluar aturan.

Halaman
12
Penulis: Siti Fatimah
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved