Pendaftaran CPNS 11 November, Pemkab Bandung Barat Belum Terima Surat Resmi dari Kemenpan RB
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) belum mendapat surat resmi dari Kementerian Pendayaan Aparatur Negara
Penulis: Hilman Kamaludin | Editor: Ichsan
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin
TRIBUNJABAR.ID, NGAMPRAH - Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) belum mendapat surat resmi dari Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) terkait pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2019.
Padahal, Kemenpan RB telah resmi merilis jadwal pelaksanaan CPNS tersebut dan untuk pendaftaran rencananya akan dimulai pada 11 November 2019 secara daring atau online.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) KBB, Asep Ilyas mengatakan, sejauh ini pihaknya masih melakukan persiapan seperti mempersiapkan Panitia Seleksi Daerah (Panselda).
"Memang sudah beredar informasi pendaftaran CPNS itu akan dimulai 11 November, tapi kami belum mendapat surat resmi. Makanya kami masih melakukan persiapan," ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (29/10/2019).
• Program Beras Welas Asih, Upaya Membangun Ketahanan Pangan di Purwakarta
Pemkab Bandung Barat sendiri sudah mengajukan sebanyak 350 kuota dalam CPNS tahun ini, tetapi jumlahnya akan dibagi dua untuk Perjanjian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) 70 persen dan untuk CPNS 30 persen.
"Tapi jumlah pengajuan itu masih bisa berubah dan belum pasti, karena kami belum mendapat surat resmi dari pemerintah pusat," kata Asep.
Atas hal tersebut, hingga saat ini pihaknya belum bisa mengumumkan secara resmi untuk pelaksanaan seleksi CPNS di KBB, karena untuk mengadakan pengumuman tersebut, harus ada surat resmi dari pemerintah pusat.
"Jadi kami saat ini masih menunggu surat resminya dulu, sambil melakukan segala tahap persiapannya," ucapnya.
• Rahasia Suara Merdu Claudia Santoso, Gadis Asal Cirebon Itu Melaju ke Semifinal The Voice of Germany
Asep mengatakan, dari jumlah kuota 350 itu, formasinya paling banyak untuk pelayanan dasar seperti, tenaga bidang pendidikan dan tenaga kesehatan di Lingkungan Pemkab Bandung Barat.
"Sebetulnya, untuk kebutuhan tenaga kalau dilihat secara keseluruhan merata, hanya saja yang sekarang terlihat sangat membutuhkan di pelayanan dasar," kata Asep.
