Sempat Kecewa dengan Penunjukan Prabowo Jadi Menhan, Budi Arie Malah Kebagian Jatah Wamen

TRIBUNJABAR.ID - Penunjukan Ketua Umum Relawan Projo/Pro Jokowi, Budi Arie sebagai wakil menteri mengundang beragam reaksi. 

Setelah menyatakan mundur dari kegiatan politik di seluruh Indonesia, Budi Arie datang memenuhi panggilan Jokowi untuk menjadi wakil menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/10/2019).

Dilansir dari Kompas.com, Budi Arie bicara soal pembangunan desa dan daerah tertinggal seusai bertemu Jokowi.

"Anggaran cukup besar bagi pembangunan pedesaan harus betul-betul memberikan kemajuan berarti sehingga bisa memberikan kemajuan nasional," ujar Budi kepada wartawan.

Budi mengakui sebelumnya Projo sudah pamit mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin.

Projo kecewa dengan keputusan Jokowi menunjuk rivalnya Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan.

Setelah Projo pamitan, Jokowi justru meminta Budi Arie menjadi wakil menteri.

"Kami pamit, tapi ditugaskan lagi, bagaimana," kata Budi.

Penunjukan Budi Arie menimbulkan kecurigaan publik, pasalnya alasan mundurnya Projo meninggalkan Jokowi adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan.

Terkait alasan tersebut, wartawan menanyakan kesiapan Budi Arie bekerja sama dengan Prabowo, rival Jokowi pada Pilpres 2019.

Budi Arie menjawab relawan Jokowi di akar rumput sebenarnya belum bisa menerima kehadiran Ketua Umum Gerindra itu di kabinet.

"Emosi di bawah belum stabil karena ini soal perasaan," kata dia.

Namun, Budi mengungkapkan ia secara pribadi sudah tidak memiliki masalah lagi dengan Prabowo.

"Sudah so so, sudah ada cinta sedikit," kata dia.

Dukungan Nyata Projo Untuk Jokowi

Meski penunjukan wakil menteri sebagai hak prerogatif presiden, alasan balas budi Jokowi kepada Projo samar-samar dibicarakan.

Dihimpun dari wikipedia, Projo adalah organisasi kemasyarakatan pendukung Presiden Joko Widodo.

Projo dikenal karena merupakan salah satu relawan darat terbesar dan memiliki status resmi organisasi kemasyarakatan (Ormas) dari Kementerian Hukum dan HAM.

Projo didirikan melalui Kongres I Projo, pada tanggal 23 Desember 2013.

Deklaratornya rata-rata adalah kader PDI Perjuangan atau aktivis mahasiswa 1998 seperti Budi Arie Setiadi, Gunawan Wirosaroyo, Suryo Sumpeno, dan lainnya.

Setelah deklarasi, jaringan Projo langsung dibuat secara nasional. Strukturnya dibentuk mulai dari pusat, daerah, cabang, hingga ke desa.

Saat hadiri Rakornas IV relawan projo, Jokowi menegaskan bahwa relawan projo bukan relawan kardus.

"Relawan projo ini bukan relawan kardus, mereka ini relawan yang mempunyai semangat militansi dan daya juang yang tinggi ingin ikut memperbaiki negara ini," ujar Jokowi di Grand Sahid Hotel pada Minggu (16/9/2018).

Dukungan projo pada Jokowi di Pilpres 2019 menimbulkan dua spekulasi.

Sebagian pihak menilai dukungan projo tidak terlalu signifikan karena Jokowi sudah didukung oleh 9 Parpol pada Pilpres 2019.

Sebagian lagi menilai peran relawan Jokowi seperti Projo akan berdampak besar karena parpol lebih fokus pada Pileg.

Alasan itulah pentingnya dukungan politik di luar parlemen dalam bentuk kekuatan relawan seperti Projo untuk menarik simpati calon pemilih.

Adanya dukungan akar rumput di berbagai wilayah Indonesia sangat membantu Jokowi dalam menghadapi pertarungan-pertarungan politiknya.

Tentunya, dukungan nyata dan peran relawan Projo terbukti menghantarkan kemenangan Jokowi di Pilpres 2019. (*)

(Tribunnews.com/Inza Maliana)