Pemprov Jabar Dorong Obligasi Daerah, Sebagai Inovasi Pembiayaan Pembangunan

Inovasi maupun kolaborasi pendanaan termasuk obligasi daerah, berkali-kali ditegaskan Gubernur Jabar Ridwan Kamil bahwa hal ini perlu dilakukan

Pemprov Jabar Dorong Obligasi Daerah, Sebagai Inovasi Pembiayaan Pembangunan
Tribunjabar/Syarif Abdussalam
Gubernur Jabar Ridwan Kamil di Gedung Pakuan, Senin (21/10/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, M Syarif Abdussalam

 TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemprov Jabar telah mencantumkan obligasi daerah sebagai salah satu kolaborasi pendanaan pembangunan selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, APBD Kabuoaten Kota, dana umat, pinjaman daerah, Corporate Social Responsibility (CSR), serta Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Inovasi maupun kolaborasi dari segi pendanaan itu termasuk obligasi daerah, berkali-kali ditegaskan Gubernur Jabar Ridwan Kamil bahwa hal ini perlu dilakukan karena APBD hanya mampu mencukupi 10 persen dari yang dibutuhkan.

"Dalam membangun Jawa Barat, kita tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Negara-negara maju di dunia melakukan inovasi pembiayaan, salah satunya dengan bond atau obligasi," kata Emil, sapaan Ridwan Kamil, Jumat (25/10/2019).

BP Perda DPRD Jabar Tindak Lanjuti Pembahasan Raperda Tahun 2019

Pengiriman TKW ke Negara Timur Tengah Dilarang, Pelaku Gunakan Cara Ini Untuk Kelabui Petugas

Provinsi Jawa Barat, katanya, sedang menyiapkan sebuah inovasi pembiayaan pembangunan dengan menerbitkan yang namanya obligasi daerah. Pemprov Jabar merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang getol berupaya menerapkan aturan kebijakan obligasi daerah atau municipal bond.

Kebijakan yang dimaksud tercantum dalam tiga aturan yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 61/POJK.04/2017, POJK Nomor 62/POJK.04/2017, dan POJK Nomor 63/POJK.04/2017, yang dirilis OJK pada Desember 2017.

Dalam keterangan OJK, obligasi daerah merupakan upaya mendukung dan meningkatkan pembangunan infrastruktur sebagai peningkatan daya saing nasional juga pemerataan ekonomi ke seluruh penjuru Tanah Air.

Adapun Pemprov Jabar di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum memiliki banyak proyek pembangunan infrastruktur mulai dari transportasi, pengelolaan sampah, infrastruktur pariwisata, hingga fasilitas kesehatan dan pendidikan.

Puluhan Pemuda Kota Bandung Ikuti Pelatihan Bikin Produk Hemat Energi, Dukung Bandung Caang Baranang

DPRD Jabar Dorong Wujudkan Provinsi Pariwisata, Solusi Anggaran Infrastruktur Harus Segera Ditemukan

Menurut Kepala Biro Investasi dan BUMD Sekretariat Daerah Provinsi Jabar Noneng Komara Nengsih saat ini pihaknya terus menggenjot strategi percepatan obligasi daerah agar bentuk sumber pinjaman daerah jangka menengah dan atau jangka panjang yang bersumber dari masyarakat itu bisa segera diterbitkan.

"Salah satunya dengan membentuk Tim Percepatan. Kami juga berkoordinasi dengan tim percepatan pusat yang terdiri dari Kemenkeu, Kemendagri, OJK, juga Bursa Efek Indonesia," kata Noneng.

Halaman
12
Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved