Tujuh Pohon Mahoni di Kota Bandung Ditebang Tanpa Izin, Begini Sikap Satpol PP

Satpol PP Kota Bandung menggelar penertiban bagi pelanggar yang menebang pohon tanpa izin di Jalan Soekarno-Hatta

Tujuh Pohon Mahoni di Kota Bandung Ditebang Tanpa Izin, Begini Sikap Satpol PP
Tribun Jabar/Lutfi Ahmad Mauludin
Kabid PPHD Satpol PP Kota Bandung, Idris dan Sekertaris Satpol PP Kota Bandung, Budhi Rukmana. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Lutfi Ahmad Mauludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Satpol PP Kota Bandung menggelar penertiban bagi pelanggar yang menebang pohon tanpa izin di Jalan Soekarno-Hatta, Pasirkaliki, dan terusan Jalan Jakarta.

Menurut Kabid PPHD Satpol PP Kota Bandung, Idris dari tiga lokasi itu sedikitnya tujuh pohon mahoni ditebang tanpa izin.

“Hari Jumat dilakukan pemeriksaan, sudah mulai mengarah pemeriksaan tersangka. Kalau bicara tidak mengetahui, mereka sebetulnya mengetahui pohon itu tidak boleh ditebang,” kata Idrus, di Kantor Satpol PP Kota Bandung, Jalan Marta Negara, Senin (21/10/2019).

Idris mengatakan,  pohon tersebut berada di depan bangunan mereka.

“Semuanya ada di lahan pemerintah, yakni trotoar,” ujar dia.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian Juga Dipanggil ke Istana, Ini Penjelasan Mabes Polri

Kasi Penyidikan dan Penyelidikan Satpol PP Kota Bandung, Mujahid Syuhada, indikasi yang terjadi mereka menebang pohon ingin membuka jalan.

“Ada dua pelanggaran, penebangan liar dan membuka jalan belum ada izinnya. Pada prinsipnya mereka ingin menebang secara resmi, karena perusahaan besar, hanya proses lama masuklah oknum untuk mengurus,” ujar Mujahid.

Mujahid mengatakan biaya yang ditawarkan oknum tersebut untuk mengurus penebangan pohon sekitar sebesar Rp 32 juta. Pihaknya masih pelajari adanya keterkaitan oknum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung.

“Kalau dari dinas secara resminya melakukan penebangan siang hari, tapi penebangan ini semua dilakukan malam hari. Diduga penebangan pohon  di Jalan Jakarta pakai kendaraan plat merah, masih mempelajari ada keterlibatan atau tidak oknum,” ucapnya.

Sukses Menang Lawan Persebaya Tanpa Striker Murni, Persib Bakal Tanpa Striker Lagi vs Bhayangkara?

Merujuk kepada Perda nomor 9 tahun 2019 jika mereka terbukti melakukan pelanggaran, terkena ancaman pidana ringan dengan hukuman 3 bulan kurungan dan denda paling banyak 50 juta, Ini berbeda dengan Perda sebelumnya yakni perda nomor 3 tahun 2015, di situ pelanggar itu hanya dikenakan biaya paksa atau denda sebesar Rp 5 juta.

Penulis: Lutfi Ahmad Mauludin
Editor: Ichsan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved