Ketika Sebagian Mahasiswa Berunjuk Rasa Turun ke Jalan, Sejumlah Mahasiswa Ini Gelar Diskusi

Bersamaan dengan momen aksi demo di Gedung Sate pada Kamis (17/10/2019), puluhan mahasiswa juga menggelar diskusi di Kampus Unikom

Tribun Jabar/Mega Nugraha
Bersamaan dengan momen aksi demo di Gedung Sate pada Kamis (17/10/2019), puluhan mahasiswa juga menggelar diskusi di Kampus Unikom, Jalan Dipati Ukur, Kota Bandung. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha Sukarna

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Bersamaan dengan momen aksi demo di Gedung Sate pada Kamis (17/10/2019), puluhan mahasiswa juga menggelar diskusi di Kampus Unikom, Jalan Dipati Ukur, Kota Bandung.

Peserta yang hadir di antaranya sejumlah mahasiswa dari Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB).

Dalam diskusi itu terungkap, adanya perbedaan pandangan di antara mahasiswa dalam menyoroti rancangan KUH Pidana ( RKUHP), sehingga memunculkan mahasiswa yang melakukan unjuk rasa dan mahasiswa yang memilih tidak unjuk rasa.

Suarakan Sejumlah Aspirasi, Massa Asik Gelar Panggung Rakyat Aksi di Depan Gedung Sate

VIDEO-Lima Tuntutan Diteriakan Mahasiswa pada Aksi Unjuk Rasa di Depan Gedung Sate Bandung

Seperti dikatakan Purnama Alam Ahsan, satu di antara mahasiswa yang hadir, bahwa pembentukan perundang-undangan didasari atas tiga landasan, yakni, filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Dia mengatakan sejumlah mahasiswa yang menggelar unjuk rasa lebih menyoroti aspek sosiologis dari pembentukan undang-undang. Misalnya, dari asalnya tidak diatur jadi diatur.

Sedangkan mahasiswa yang lebih menyoroti aspek substansi rancangan KUH Pidana, tidak banyak yang turun berunjuk rasa.

"Ruang lingkup kami (lebih menyoroti substansi) hukum, jadi sedikit yang turun. Bahkan, kami lebih mengkritik isu hoax yang berkembang soal RKUHP. Seperti Pasal 218 RKUHP tentang penghinaan presiden, narasi yang berkembang itu seolah-olah (membungkam) pers, padahal Pasal 218 itu sifatnya delik aduan," kata Purnama.

Selain itu Purnama menilai untuk melakukan unjuk rasa terkait masalah hukum perlu ada kajian hukum terlebih dahulu.

"Harusnya kaji dulu, libatkan ahli hukum. Kritisi pasal mana yang bermasalah dan berikian solusi gagasan bagaimana seharusnya pasal itu," ujar Purnama.

Halaman
12
Penulis: Mega Nugraha
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved