Punya Tunggakan Pajak di Kota Bandung? Tenang, Denda Dihapus Sampai 31 Desember 2019

Pembebasan denda berlaku sampai 31 Desember 2019 dan berlaku untuk denda penunggak pajak 2018 ke bawah.

Punya Tunggakan Pajak di Kota Bandung? Tenang, Denda Dihapus Sampai 31 Desember 2019
Tribun Jabar/Gani Kurniawan
Wajib pajak antre membuat laporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying, Jalan Purnawarman, Kota Bandung, Kamis (29/3/2018). Batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh pribadi ini tinggal dua hari lagi, yaitu pada 31 Maret. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Tiah SM

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Ada kabar gembira bagi penunggak pajak. Denda akibat menunggak membayar pajak akan dihapus sehingga wajib pajak hanya bayar pokoknya.

Pembebasan denda berlaku sampai 31 Desember 2019 dan berlaku untuk denda penunggak pajak 2018 ke bawah.

"Nunggak 10 tahun juga bebas denda asal bayar pokok pajak saja, jika dibayar lewat 31 Desember 2019 maka denda akan diberlakukan," ujar Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung Arif Prasetia di Jalan RE Martadinata, Kamis (17/10/2019).

Menurut Arif Prasetia, denda tunggakan pajak berlaku untuk tujuh jenis pajak di antaranya Pajak Bumi Bangunan (PBB), pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel, parkir, dan pajak reklame.

"Total tunggakan pajak Rp 1,1 triliun, terbesar tunggakan pajak PBB mencapai Rp 900 miliar," ujar Arif Prasetia.

Arif berharap adanya penghapusan denda bisa mengurangi tunggakan karena sebenarnya denda cukup besar.

Direktoral Jenderal Pajak Luncurkan Program Agen Laku Pandai, Permudah Proses Pembayaran Pajak

Satpol Kota Bandung Segel 8 Billboard yang Tak Berizin dan Tak Bayar Pajak dalam Sepekan Ini

"Contohnya di daerah Cicendo, tunggakan pajak PBB mencapai Rp 900 juta. Pokok pajaknya Rp 600 juta, dendanya Rp 300 juta, jika dibayar sebelum 31 Desember tidak perlu bayar denda," ujar Arif.

Arif mengatakan pembebasan denda, dalam rangka optimalisasi Pendapatan dari sektor Pajak Daerah.

Upaya lain untuk menambah pendapatan dengan memberikan kemudahan pembayaran PBB.

Sselain melalui Bank bjb, pembayaran pajak juga bisa juga melalui Kantor Pos, Gerai Indomaret, atau Aplikasi Tokopedia, dan Bukalapak yang dapat diakses langsung dari handphone tanpa perlu mengantre.

Menurut Arif Prasetia, pendapatan pajak untuk tahun 2019 hampir mencapai target kecuali pajak reklame sangat lemah karena targetnya terlalu besar.

"Target pajak reklame Rp 214 miliar baru tercapai Rp 24 miliar jadi tak mungkin tercapai," ujarnya. Pajak lain yang masih lemah adalah pajak katering dan pajak rumah indekos.

"Kami akan sisir pajak katering dan rumah kost yang memiliki potensi cukup besar tapi saat ini kurang optimal pendapatannya," ujar Arif. 

Penulis: Tiah SM
Editor: Tarsisius Sutomonaio
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved