Tiga Daerah Masih Sulit Kendalikan Limbah, IPAL Komunal Dinilai Bisa Jadi Solusi

Tiga daerah masih sulit kendalikan limbah, IPAL komunal dinilai bisa jadi solusi.

Tiga Daerah Masih Sulit Kendalikan Limbah, IPAL Komunal Dinilai Bisa Jadi Solusi
tribunjabar/haryanto
Ketua DPD Partai Golkar Jabar Dedi Mulyadi di Purwakarta, Senin (24/6/2019). 

Laporan wartawan Tribun Jabar, ery chandra

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Tiga daerah di Jawa Barat, yakni Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Subang masih kesulitan dalam mengendalikan pencemaran akibat limbah industri dan domestik di Sungai Cilamaya.

Sanksi bagi industri yang membuang limbahnya ke sungai juga belum ada.

Anggota DPR RI, Dedi Mulyadi menawarkan ide pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal.

"Nanti dibuat yang disebut dengan IPAL komunal. Dalam bentuk danau, danaunya bisa yang sudah ada atau membentuk baru," ujar Dedi Mulyadi, di Gedung Kembar, Kabupaten Purwakarta, Rabu (16/10/2019).

Menurutnya, ini bertujuan agar ke depannya industri-industri tidak lagi membuang limbah ke aliran Sungai Cilamaya.

Nantinya, jaringan limbah industri dari pipa-pipa langsung menuju ke IPAL komunal itu. Harapannya tak terjadi lagi pencemaran sungai.

"Tidak akan ada lagi pembuangan limbah dari pabrik ke sungai, karena langsung dimasukkan ke pipa. Pipanya masuk ke IPAL komunal atau danau buatan untuk mengelola limbah," katanya.

Dia menyarankan agar Dinas Lingkungan Hidup dan dinas terkait melakukan survei ke lapangan dan melakukan pertemuan dengan pihak konsultan lingkungan untuk mencari beberapa alternatif.

"Misalnya ada danau di Cisaat itu bisa digunakan untuk pembuatan IPAL. Satu hektare cukup. Tapi saya saran dua hektare agar lebih luas. Kalau perlu lima hektare," ujarnya.

Rencananya, anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Karawang, Purwakarta, dan Bekasi itu akan menggelar pertemuan dengan bupati Purwakarta, Karawang dan Subang.

Ini dilakukan untuk memberi saran memprioritaskan rencana itu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

"Untuk para bupatinya tinggal ketemu, 2020 segera dianggarkan. Andai kata dibutuhkan 25 miliar. Uang itu dibagi tiga saja," katanya.

Pertama di Purwakarta, Koperasi Shakira Artha Mulia Terapkan Fintech

Kembangbiakan Bibit Sapi Lokal, Pemkab Purwakarta Genjot Inseminasi Buatan

Penulis: Ery Chandra
Editor: taufik ismail
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved