Setelah Diciduk KPK, Kadinas PU Indramayu Tinggalkan Banyak Proyek, Pemkab : Proyek Harus Jalan

Selain kursi Bupati Indramayu yang kosong pasca-ditetapkannya Supendi sebagai tersangka, kursi Kepala Dinas

tribunjabar/Handhika Rahman
Asda Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Indramayu, Maman Kostaman, Rabu (16/10/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Handhika Rahman

TRIBUNJABAR.ID, INDRAMAYU - Selain kursi Bupati Indramayu yang kosong pasca-ditetapkannya Supendi sebagai tersangka, kursi Kepala Dinas dan Kabid Bidang Jalan Dinas PUPR Indramayu juga mengalami hal serupa.

Dalam kasus ini KPK menjerat 4 orang tersangka, mereka adalah Bupati Indramayu Supendi, Kadis PUPR Indramayu Omarsyah, Kabid Bidang Jalan Dinas PUPR Indramayu Wempy Triono dan pihak swasta bernama Carsa AS.

Asda Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Indramayu, Maman Kostaman mengatakan, pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Indramayu oleh Dinas PUPR akan tetap dilaksanakan walau tanpa adanya Kepala Dinas.

"Insya Allah untuk pelayanan jangan sampai terganggu, kami pasti akan mengambil langkah-langkah untuk mengisi kekosongan," ucap dia.

Diketahui sekarang ini Pemkab Indramayu tengah melakukan sejumlah pembangunan, sebagian lain masih dalam tahap perencanaan.

Ketua KPK : Pemerintah Minta Tak Ada Lagi OTT, Pencegahan atau KPK Mau Dimatikan?

Seperti, tujuh proyek pembangunan jalan, yakni pembangunan Jalan Rancajawad, pembangunan Jalan Gadel, pembangunan Jalan Rancasari, pembangunan Jalan Pule, pembangunan Jalan Lemah Ayu, pembangunan Jalan Bondan - Kedungdongkal, dan pembangunan Jalan Sukra Wetan - Cilandak.

Selain itu, ada juga rencana perluasan ruang terbuka hijau berupa taman kota di bantaran Sungai Cimanuk, pembangunan museum daerah, pengembangan daerah industri dan masih banyak lagi.

Wakil Bupati Indramyu, Taufik Hidayat menambahkan, pemerintah akan mengambil langkah-langkah agar sejumlah pembangunan itu bisa tetap berjalan, termasuk tujuh proyek pembangunan jalan di Kabupaten Indramayu.

Diketahui, proyek tujuh jalan ini terindikasi dalam kasus dugaan suap oleh KPK, tapi dalam pengerjaannya proyek itu harus tetap diselesaikan.

Taufik Hidayat menilai, proyek jalan ini akan sangat berdampak pada kesejahteraan masyarakat khususnya dalam memperlancar roda ekonomi.

Sama Seperti Bupati Indramayu Supendi, KPK Juga Amankan Uang Rp 200 Juta dari OTT Wali Kota Medan

"Itu kan harapan dari masyarakat tidak bisa kita hentikan," ucap dia.

Adapun posisi Kadis dan Babid Bidang Jalan PUPR dalam pembangunan itu adalah penanggung jawab.

Dalam hal ini, Pemkab Indramayu akan mengisi kekosongan tersebut agar tidak mengalami kendala.

"Nanti kita lihat akan ada Plt, Plh, atau apa," ujar dia.

Editor: Ichsan
Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved