Guru Besar Hukum Pidana ini Jelaskan Kenapa Penyadapan KPK Perlu Libatkan Dewan Pengawas

Guru besar hukum pidana ini menjelaskan mengapa penyadapan KPK perlu melibatkan Dewan Pengawas.

Guru Besar Hukum Pidana ini Jelaskan Kenapa Penyadapan KPK Perlu Libatkan Dewan Pengawas
Tribun Jabar/Mega Nugraha
Romli Artasasmita saat berbicara dalam diskusi yang digelar KNPI. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha Sukarna

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjadjaran (Unpad) Romli Artasasmita mendukung Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi direvisi.

Sejak awal reformasi, ia terlibat dalam pembentukan Undang-undang KPK dan Undang-undang Pemberantasan Tipikor. ‎Menurutnya, 17 tahun KPK berdiri, sudah perlu pembenahan.

"Karena KPK yang saat ini dengan segala kewenangannya, cenderung out of control, rawan abuse of power. Dulu saat KPK pertama dibentuk, istilahnya silahkan KPK melanggar, penyadapan tanpa izin pengadilan, penggeledahan penangkapan, tapi setelah 17 tahun, revisi adalah hal terbaik untuk menyelamatkan KPK," ujar Romli Artasasmita dalam diskusi yang digelar KNPI Kota Bandung di Jalan Merdeka, Senin (14/10/2019).

Salah satu poin dari UU KPK yang direvisi, salah satunya menghadirkan dewan pengawas dalam penyadapan yang dilakukan KPK.

Kata dia, selama 17 tahun berdiri, KPK diberi kewenangan menyadap tanpa harus izin ketua pengadilan negeri.

"Penyadapan itu pelanggaran terhadap hak sipil. Tapi diperbolehkan untuk tujuan penegakkan hukum. Dalam penyadapan, tidak hanya urusan penegakan hukum saja yang disadap, tapi ada masalah pribadi juga yang disadap. Nah, itu yang rawan disalahgunakan," ujar Romli.

Ia juga mengkritisi pimpinan KPK era Abraham Samad hingga Agus Rahardjo saat ini. Kata dia, KPK jilid tersebut mengedepankan tangkap tangan untuk mengungkap kasus korupsi terkait Pasal 12 Undang-undang Pemberantasan Tipikor. Pasal itu mengatur soal perbuatan korupsi jenis suap dan gratifikasi.

"Penindakan lewat tangkap tangan (terkait Pasal 12) dengan penyadapan dikedepankan, penyelidikan ( terkait Pasal 2 dan 3) di nomor dua kan. Pencegahan korupsi dan penanganan pengembalian kerugian negara akibat korupsi juga dikesampingkan," katanya.

Dalam paparannya di hadapan ratusan peserta, ia bahkan menyebut, KPK memiliki alat penyadapan komunikasi dari Israel. Padahal, Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel.

Halaman
123
Penulis: Mega Nugraha
Editor: taufik ismail
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved