Soal Batu Besar Timpa Rumah Warga di Purwakarta, Dedi Mulyadi: Cabut Saja Izin Usaha PT MSS

Menurut mantan bupati Purwakarta itu, Dedi Mulyadi, rekomendasi pencabutan izin pertambangan PT MSS dimulai dari pemerintahan desa hingga kabupaten.

Soal Batu Besar Timpa Rumah Warga di Purwakarta, Dedi Mulyadi: Cabut Saja Izin Usaha PT MSS
Tribun Jabar/Ery Candra
Dua rumah warga yang terdampak parah akibat tertimpa batu besar di Kampung Cihandeuleum, Desa Sukamulya, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta, Rabu (9/10/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ery Chandra

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA- Anggota DPR RI, Dedi Mulyadi, meminta pemerintah agar mencabut izin usaha pertambangan batu milik PT Mandiri Sejahtera Sentra (MSS).

Pernyataan Dedi Mulyadi itu menyusul peristiwa ledakan tebing di lokasi pertambangan batu di Kampung Cihandeuleum, Desa Sukamulya, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta, pada Selasa (8/10/2019).

"Untung tidak ada korban jiwa," ujar Dedi Mulyadi via keterangan tertulis yang diperoleh Tribun Jabar, Rabu (9/10/2019).

Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI itu menilai izin usaha pertambangan kini berada di tangan pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Menurut mantan bupati Purwakarta itu, rekomendasi pencabutan izin pertambangan PT MSS dimulai dari pemerintahan desa hingga kabupaten.

Batu Besar Timpa Rumah di Purwakarta, PT MSS Sebut Musibah, Warga Sebut Ketelodoran PT MSS

Batu Besar Timpa Rumah dan Sekolah di Purwakarta, Warga Musyawarah Minta Ganti Rugi ke PT MSS

Batu-batu berukuran besar segede gajah dari perbukitan menimpa bangunan rumah dan sekolah di Purwakarta. Akibatnya, bangunan tersebut rusak parah.
Batu-batu berukuran besar segede gajah dari perbukitan menimpa bangunan rumah dan sekolah di Purwakarta. Akibatnya, bangunan tersebut rusak parah. (Tribunjabar.id/Ery Chandra)

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Karawang, Purwakarta dan Bekasi, menyebut pola rekomendasi tersebut sesuai dengan aturan yang sudah dibakukan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang.

Ia menuturkan pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab atas dua dokumen.

Dua dokumen itu adalah upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL).

Sementara izin usaha berada di tangan Provinsi Jawa Barat.

"Cabut saja semuanya, tidak perlu ada evaluasi. Lebih baik, tutup penambangannya," katanya.

Menurut Dedi Mulyadi, pencabutan izin sanksi kepada setiap perusahaan pertambangan yang melakukan kecerobohan.

Diberitakan sebelumnya, akibat ledakan di lokasi pertambangan batu, 7 rumah dan1 sekolah mengalami kerusakan.

Lokasi tambang batu di Desa Sukamulya berada di bawah kendali PT MMS.

Penulis: Ery Chandra
Editor: Tarsisius Sutomonaio
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved