Laporan Kekerasan Jurnalis Saat Liputan Demo Mahasiswa Ditolak Polri, AJI: Alasannya Berbelit-belit

Jurnalis Tirto.id, Haris Prabowo, dan Narasi TV, Vany Fitria, telah melaporkan tindakan kekerasan yang dialaminya saat meliput aksi demonstrasi di sek

Laporan Kekerasan Jurnalis Saat Liputan Demo Mahasiswa Ditolak Polri, AJI: Alasannya Berbelit-belit
KOMPAS.com/Deti Mega Purnamasari
Ketua Divisi Bidang Advokasi AJI Jakarta Erick Tanjung saat datang ke Bareskrim Polri, Rabu (9/10/2019). 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Jurnalis Tirto.id, Haris Prabowo, dan Narasi TV, Vany Fitria, telah melaporkan tindakan kekerasan yang dialaminya saat meliput aksi demonstrasi di sekitar Gedung DPR RI, 25-30 September 2019.

Tetapi, laporan tersebut tak diterima oleh Polda Metro Jaya.

Ketua Divisi Bidang Advokasi AJI Jakarta Erick Tanjung dan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bidang Pers Ade Wahyudin yang mendampingi kedua jurnalis, disarankan melaporkan kasus ini ke Polri.

"Tapi, karena pasal yang kami adukan ini adalah Pasal 18 ayat (1) UU Pers, penyidik di Krimum dan Krimsus menyarankan kami melaporkan ke Mabes Polri. Akhirnya, hari ini kami datanglah ke SPKT Bareskrim Polri," ujar Erick, setelah keluar dari ruangan laporan, Rabu (9/10/2019).

3 Hari Menjelang Jokowi Dilantik, Prabowo Subianto Bakal Nyatakan Sikap Politik, Gabung atau Oposisi

Rupanya, petugas SPKT Bareskrim Polri kembali menolak laporan itu.

"Alasannya berbelit-belit. Salah satunya, dibilang bahwa alat buktinya belum cukup," ujar Erick.

Padahal, Haris dan Vani datang membawa sejumlah dokumen yang dapat menunjukkan bahwa mereka jadi korban tindak kekerasan. Menurut Erick, semestinya tidak ada alasan laporan mereka tidak diterima.

"Lagipula, sebenarnya tidak usah bawa alat bukti enggak apa-apa. Itu adalah salah satu tugasnya penyidik kan," ujar Erick.

Petugas SPKT Bareskrim Polri menyarankan Haris dan Vani melayangkan laporan ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Alasannya, pihak terlapor adalah anggota kepolisian.

Berniat Kacaukan Pelantikan Jokowi Sebagai Presiden RI, Dosen IPB Abdul Basith Siapkan 29 Bom Ikan

Kini, keduanya didampingi kuasa hukum sedang membuat laporan ke Propam Polri yang masih terletak di dalam kompleks Mabes Polri, Kebayoran, Jakarta Selatan.

Erick menambahkan, pihaknya sengaja mencantumkan pasal pada UU Pers di dalam laporannya. Pihaknya sekaligus ingin menguji apakah UU Pers masih ampuh untuk memperjuangkan kebebasan pers di hadapan hukum atau tidak.

"Biasanya, kalau laporan kekerasan jurnalis, kami sertakan pasal 170 KUHP. Tapi, kami ingin coba pakai pasal ini dulu, apakah UU Pers ini masih ampuh melindungi kebebasan pers? Sejauh ini, fakta yang kami temui, tidak," ujar Erick.

Rencananya, selain mengadu ke polisi, dua jurnalis tersebut juga akan mengadu ke Komnas HAM serta Ombudsman RI.

Kota Bandung Termacet se-Indonesia, Ridwan Kamil Minta Perhatian Pemerintah Pusat

Editor: Theofilus Richard
Sumber: Kompas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved