3 Anak Presiden yang Digadang-gadang Akan Jadi Menteri Jokowi

Menurutnya, ada semacam pembagian tugas antara Puan Maharani dan Nanan.

"Puan di politik praktis. Sementara Nanan menjaga gawang, jaga partai. Dan saya lihat mas Nanan, tipenya bukan eksekutor. Tapi pemikir atau idiolog. Jadi, kemungkinan ada tiga anak presiden yang berpeluang masuk kabinet," kata dia.

"Dan ini bisa menjadi, paling tidak proses generasi politik ke depan. Karena tahun 2024 akan menjadi generasi baru," lanjutnya.

Sementara tiga srikandi di kabinet saat ini, Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi masih memiliki peluang.

Pengamat politik Yasin Mohammad mengatakan, sejumlah menteri berlatang belakang profesional berpeluang dapat dilantik kembali menjadi pembantu presiden.

Yasin yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Survei Independen Nusantara (LSIN) itu melihat, kebijakan Menteri Susi yang melawan ilegal fishing dengan penenggelaman kapal perlu diapresiasi.

Kemudian, Sri Mulyani dinilai telah mampu membuat kebijakan yang dapat menyeimbangkan neraca keuangan negara.

"Pola yang dimainkan adalah kebijakan ekonomi liberal, membuka akses investasi dari luar. Investasi ini dibuka dalam rangka menyeimbangkan neraca keuangan," katanya.

Yasin menilai Retno selama menjadi Menteri Luar Negeri sudah membuahkan hasil yang nyata dalam berkomunikasi ke luar negeri.

Bahkan, telah membawa Indonesia sebagai Dewan Kehormatan di PBB.

Sementara menteri yang berpotensi tidak terpilih kembali masuk jajaran Kabinet Kerja jilid dua, berasal dari menteri dari kalangan partai politik.

Ia mencontohkan, Airlangga Hartarto yang menjabat Menteri Perindustrian belum menorehkan prestasi yang signifikan.

"Memperin belum ada terobosan baru, tidak ada perkembangan signifikan. Saya kira kinerjanya belum maksimal di bidang perindustrian," paparnya.

"Lalu Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, banyak melakukan kebijakan-kebijakan impor yang menimbulkan polemik," sambung Yasin.

Selanjutnya, Kinerja Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, kata Yasin, tidak mampu melindungi buruh atau para pekerja.

"Dia tidak bisa menjembatani antara pihak buruh dan perusahaan. Ada 4 ribu buruh yang di PHK masal, mereka datang ke Manaker tapi menterinya manggil Direktur Krakatau Steel saja tidak bisa," kata Yasin.(*)