Deretan Menteri yang Disebut-sebut Tak Menjabat Lagi pada 2019-2024

TRIBUNJABAR.ID - Kabar soal jajaran Menteri Kabinet Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin periode 2019-2024 ramai diperbincangkan.

Pengumuman jajaran Kabinet Menteri Jokowi-Ma'ruf Amin kemungkinan akan dilakukan setelah Jokowi dilantik pada Senin (20/10/2019).

Dikutip TribunWow.com dari Tribunnews pada Selasa (8/10/2019), ada lima nama menteri yang kemungkinan tidak akan kembali.

Pertama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani.

Puan Maharani diketahui kini menjabat sebagai Ketua DPR RI 2019-2024.

Kemudian, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.

Yasonna Laoly kini memilih menjadi Anggota DPR.

Lalu, Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi.

Imam Nahrawi terjerat kasus korupsi dugaan suap dana hibah dari pemerintah kepada KONI melalui Kemenpora.

Kini ia ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK.

Tak berhenti di sana, ada dua menteri lagi yang kemungkinan tak kembali.

Dua menteri itu antara lain, Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita kemungkinan tidak dipertahankan.

Pasalnya dua Kementerian tersebut terjerat kasus korupsi di KPK.

• Faisal Basri Serang Menteri Jonan dan Wakil, Sebut Pembisik yang Buat Jokowi Bikin Kebijakan Keliru

Sementara itu, Ekonom sekaligus politisi Faisal Basri menilai ada empat menteri yang perlu diganti.

Faisal Basri menyebut kementerian dengan kinerja terparah adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM).

Oleh karena itu, Menteri ESDM Ignasius Jonan disebut satu di antara menteri yang wajib diganti.

"Kalau kita lihat dari prestasi, paling parah adalah menteri ESDM dan wakilnya (Arcandra Tahar)," ujar Faisal Basri.

"Karena kita lihat makin lama makin memburuk, iklim investasi makin enggak karu-karuan, KKN-nya makin merajalela, tidak jelas," sambungnya.

Ia juga menyebut proses-proses tender proyek di Kementerian ESDM banyak yang tidak terbuka.

"Anda mau bilang Pak Iganius Jonan harus pamitan?," tanya pembawa acara.

"Wajib diganti, bersama-sama dengan wakilnya," ujar Faisal Basri.

"Nah, wakilnya ini pembisik Pak Jokowi yang ngaco, yang membuat kebijakan-kebijakan jadi kacau gitu kan," imbuhnya.

"Anda melihat seperti itu?," tanya pembawa acara.

"Kacau sekali, terbukti gross split itu menurunkan jumlah ladang minyak yang memiliki keekonomian," jawab Faisal Basri.

Menurut Faisal Basri, apabila tidak diganti dan diteruskan seperti itu, maka krisis energi akan ada di depan mata.

"Diperkirakan kalau bisnis as usual, 2021 kita sudah defisit energi."

"Kan kalau minyak, kita defisitnya USD 20 miliar, migas defisitnya 12, tapi masih ada batu bara, kalau kita gabung migas dan batu bara surplusnya 8 2018, 2021 sudah defisit dan 2040 akan defisit USD 80 miliar kalau pakai gaya Jonan dan Arcandra," tutur Faisal Basri.

Kedua, menteri yang harus diganti menurut Faisal Basri adalah Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

Faisal Basri menyebut Airlangga tidak kompeten menjabat sebagai Menteri Perindustrian.

"Dia boleh jadi menteri lain, tapi jangan di Industri," ujarnya.

"Walaupun ayahnya sangat saya hormati, tapi anaknya beda sama ayahnya."

"Jadi jelas gagal total Airlangga Hartarto di Industri," sambungnya.

• Kriteria Menteri Jokowi di Kabinet Kerja II Menurut Petinggi Partai Golkar

Menteri ketiga yang menurut Faisal Basri layak diganti adalah Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

"Karena babak belur juga kan," kata ekonom dari Universitas Indonesia (UI) itu.

"KKN-nya juga nambah, macam-macam gitu."

"Jadi 3 sektor ini kalau dibenahi, orangnya beres, investasi akan datang ke tiga sektor ini," tambahnya.

Menteri keempat yang harus diganti menurut Faisal Basri adalah Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

"Ini menurut Anda juga enggak beres?," tanya pembawa acara.

"Itu biang keladi dari kerusakan di dalam negeri lah," ungkapnya.