2019 Tinggal 3 Bulan, Serapan Anggaran APBD Jabar Baru 54 Persen, Pemprov Optimistis Target Tercapai

Tahun 2019 tinggal tiga bulan, serapan anggaran APBD Jabar baru 54 persen. Pemprov tetap optimistis target bisa tercapai.

2019 Tinggal 3 Bulan, Serapan Anggaran APBD Jabar Baru 54 Persen, Pemprov Optimistis Target Tercapai
Tribun Jabar/Gani Kurniawan
Gedung Sate. 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat optimistis serapan APBD 2019 akan meroket menjelang akhir tahun.

Pj Sekda Jabar Daud Ahmad mengatakan dari APBD 2019 yang mencapai Rp 37,1 triliun, penyerapan hingga 27 September 2019 baru mencapai Rp 20,337 triliun atau 54,72 persen.

“Sisanya 16,8 persen (per triwulan III) belum terserap. Idealnya akhir triwulan III itu angkanya sudah mencapai 70 persen,” katanya di Bandung, Selasa (8/10/2019).

Daud mengatakan rendahnya serapan ini disebabkan oleh proses lelang yang terlambat.

Idealnya pada Agustus 2019 sudah bisa dilakukan pencairan anggaran belanja barang dan jasa.

“Selain itu pencairan bantuan keuangan ke daerah juga sempat terhenti saat Pemilu. Ada surat dari Mendagri yang melarang pencairan dana hibah, artinya setelah Pemilu baru kami proses,” ujarnya.

Menindaklanjuti evaluasi gubernur, pihaknya meminta agar organisasi perangkat daerah mendorong para pejabat pembuat komitmen (PPK) mempercepat proses lelang dibantu asistensi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Jabar.

“Target akhir tahun penyerapan di atas 90 persen kami optimistis tercapai, berkaca dari pengalaman tahun sebelumnya,” katanya.

Sebelumnya, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Jabar siap menggelar tender fisik APBD 2020 lebih awal.

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Jabar Ika Mardiah mengatakan tender bisa dilakukan sebelum tahun berjalan sesuai Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

“Sebelum penetapan Perda APBD 2020 bisa dilaksanakan tender. Kontrak ditandatangani setelah Perda APBD ditetapkan. Jadi Januari 2020 sudah bisa pelaksanaan pekerjaan,” katanya.

Menurutnya, tender yang bisa digelar lebih awal adalah pekerjaan yang butuh waktu pelaksanaan dan penyelesaian lebih dari 10 bulan harus disegerakan tendernya.

Ika memastikan kesiapannya harus ditunjang oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki pekerjaan. Perangkat daerah harus sudah siap juga dengan dokumen persiapan pemilihannya, yakni KAK, HPS dan Rancangan Kontrak.

Warga Jabar Korban Kerusuhan Wamena Kembali Hari Ini, Kokom Gembira Bisa Segera Bertemu Pujaan Hati

Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam
Editor: taufik ismail
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved