Anggota Dewan Ini Minta Pemkot Bandung Jangan Terlalu Banyak Wacana Soal Kemacetan

Anggota DPRD Kota Bandung Rendiana Awangga menyesalkan, penolakan Dinas Perhubungan Kota Bandung

Anggota Dewan Ini Minta Pemkot Bandung Jangan Terlalu Banyak Wacana Soal Kemacetan
Tribun Jabar/Haryanto
Kemacetan parah yang disebabkan pembangunan jembatan layang di Jalan Jakarta, Bandung 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Tiah SM

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Anggota DPRD Kota Bandung Rendiana Awangga menyesalkan, penolakan Dinas Perhubungan Kota Bandung terkait hasil survei versi Bank Pembangunan Asia ( Asian Development Bank/ADB), bahwa tingkat kemacetan di Kota Bandung melebihi kota besar lainnya, seperti Jakarta.

Menurut Awangga, salah satu awal langkah buruk dalam menyelesaikan sebuah masalah melakukan denial (penyangkalan).

"Dinas Perhubungan Kota Bandung menolak hasil survei akan membuat sebuah permasalahan terlihat menjadi hal yang lumrah dan dianggap biasa" ujar Awangga, di Gedung DPRD, Senin (7/10/2019).

Awangga mengatakan, kemacetan adalah

List Kekayaan Bupati Lampung Utara Agung Mangkunegara yang Ditangkap KPK, Harta Tanah hingga Mobil

masalah utama yang dikeluhkan masyarakat Kota Bandung, dan dampaknya sangat merusak secara sosial ekonomi, mulai dari kesehatan baik fisik mental, maupun makro. Dampaknya kunjungan wisatawan berpotensi menurun akibat kemacetan.

Menurut, Awangga tidak bisa dipungkiri bahwa masalah kemacetan merupakan masalah yang terjadi di setiap kota kota besar, akan tetapi apabila berdasarkan indikator dari ADB bahwa Kota Bandung merupakan kota termacet di Indonesia maka hal itu merupakan pertanda Kota Bandung gagal dan kalah dengan kota besar lainnnya dalam hal menangani kemacetan.

"Kota Bandung kurang serius untuk membenahi transportasi massal, gagasan untuk membangun transportasi massal seperti LRT, cable car dan TMB perlu mendapat porsi perhatian lebih," ujarnya.

Sektor Awilega di Gunung Ciremai Terbakar, Menghanguskan 80 Hektare Hutan dan Lahan

Selain itu Pemkot, harus melakukan revitalisasi angkutan umum yang sudah ada untuk mengurangi blank spot layanan transportasi umum yang ada di Kota Bandung.

"Mengurangi kemacetan yang paling signifikan itu dengan mengurangi jumlah pengguna kendaraan pribadi," ujarnya.

Untuk mengurangi kendaraan pribadi, transportasi umum harus memenuhi standar pelayanan minimun yang intinya soal kenyamanan, keamanan, integrasi dan ketapatan waktu.

Awangga minta, Pemkot jangan terlalu banyak wacana karena seiring berjalannya waktu, peningkatan kendaraan akan terus meningkat selaras dengan terus bertambahnya jumlah penduduk di Kota Bandung, dan sangat sulit menambah volume jalan yang dapat mengimbangi laju pertumbuhan kendaraan pribadi dengan kondisi demografis Kota Bandunga yang jalannya sudah sangat terbatas

Penulis: Tiah SM
Editor: Ichsan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved