ICW Nilai Penanganan Kasus Korupsi Dana Pokir Dewan di Garut oleh Jaksa Lamban

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti dugaan korupsi dana pokok pikiran (Pokir) dan biaya operasional

ICW Nilai Penanganan Kasus Korupsi Dana Pokir Dewan di Garut oleh Jaksa Lamban
tribunjabar/firman wijaksana
Wakil Koordinator ICW, Agus Sunarianto saat melakukan diskusi di Kantor Garut Governance Watch (GGW), Minggu (6/10). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Firman Wijaksana

TRIBUNJABAR.ID, GARUT - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti dugaan korupsi dana pokok pikiran (Pokir) dan biaya operasional (BOP) DPRD Garut yang belum tuntas diselidiki Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut. Hampir enam bulan, kasus tersebut masih tahap penyelidikan.

"Ini kasusnya jalan di tempat. Sudah hampir enam bulan tapi belum jelas. Sangat lama sekali itu," kata Wakil Koordinator ICW, Agus Sunarianto saat melakukan diskusi di Kantor Garut Governance Watch (GGW), Minggu (6/10/2019).

Agus menyebut, penyelesaian kasus BOP dan Pokir terkesan sangat lambat. Seharusnya dalam tempo enam bulan, Kejari Garut sudah bisa memberi kepastian hukum karena telah ditunggu masyarakat.

"Kejari harus sudah menetapkan tersangka seharusnya. Minimalnya sudah menaikkan status ke penyidikan," katanya.

Moeldoko Mau Tertibkan Buzzer, Begini Kata Relawan Media Sosial Jokowi

Kasus korupsi Pokir sebelumnya pernah terjadi di DPRD Kabupaten Malang. Sebanyak 40 anggota DPRD dijadikan tersangka. Kasus itu ditangani oleh KPK dan bisa menjerat semua orang yang terlibat.

"Kejari jangan kalah sama KPK. Soal Pokir ini sudah pernah ditangani KPK dan tersangkanya berjamaah. Jadi harus bisa dituntaskan," katanya.

Kepala Kejari Garut, Azwar, menyebut jika penyidik belum meningkatkan kasus tersebut dari penyelidikan menjadi penyidikan. Ia menyebut, penyidik masih mengumpulkan alat bukti untuk menangani kasus tersebut.

Berhasil ke Senayan, Inilah Riwayat Pendidikan Artis Jadi anggota DPR, Termasuk Mulan Jameela

Sejak awal tahun, Kejari Garut menyelidiki kasus dugaan korupsi di DPRD Garut. Hingga saat ini sudah lebih dari 150 orang yang diperiksa. Mulai dari staf DPRD, PNS di sejumlah dinas, hingga anggota dewan.

"Saya sudah beri waktu ke penyidik sampai November untuk selesaikan kasus ini. Apakah mau ditingkatkan statusnya atau dihentikan. Tergantung hasil dari penyidik," kata Azwar.

Penulis: Firman Wijaksana
Editor: Ichsan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved