PD Pasar Resik Bubar, Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya: Ini Kegagalan dari Pelaksana Perda

Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Agus Wahyudin mengatakan pembubaran PD Pasar Resik harus menjadi bahan evaluasi agar tidak lagi terulang.

PD Pasar Resik Bubar, Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya: Ini Kegagalan dari Pelaksana Perda
tribunjabar/isep heri
Ilustrasi: Menjelang Iduladha, Satgas pengendalian barang dan jasa melakukan survei harga di pasar tradisional Pasar Induk Cikurubuk Mangkubumi Kota Tasikmalaya, Sabtu (10/8/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Isep Heri

TRIBUNJABAR.ID, TASIKMALAYA - Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Agus Wahyudin mengatakan pembubaran PD Pasar Resik harus menjadi bahan evaluasi agar tidak lagi terulang.

Diakuinya banyak opini beredar terkait pembubaran PD Pasar Resik yang sudah beroperasi selama sekitar 10 tahun itu dianggap sebagai produk perda gagal antara DPRD dan Pemkot.

"Padahal bukan produk perdanya yang gagal, tapi pelaksana perdanya yang gagal. 10 tahun tidak bisa menghidupi diri sendiri, harus jadi bahan evaluasi. Tapi memang tentu kegagalan harus ditanggung bersama," kata Agus saat ditemui di Gedung DPRD Kota Tasikmalaya, Kamis (3/10/2019).

Kejar Untung Malah Buntung, PD Pasar Resik Dibubarkan Pemkot Tasikmalaya

Wakil Wali Kota Bandung Cek Pasar Andir, Pedagang Minta Konflik PD Pasar dengan APJ Segera Diakhiri

Kerja Sama antara PD Pasar dan PT APJ Sudah Habis, Pemkot Ambil Alih Pasar Andir

Pasca dibubarkan, lanjut persoalan yang mesti diselesaikan Pemkot Tasikmalaya satu di antaranya pembayaran pesangon karyawan PD Pasar Resik.

"Pada klausul pembubaran kan ada dua opsi, pertama pembayaran pesangon sesuai UU ketenagakerjaan, terus yang kedua diangkat kembali," kata dia.

Lebih jelasnya untuk diangkat kembali eks pegawai PD Pasar, menurut Agus perlu ada syarat-syarat umum dan khusus yang mesti menjadi perhatian.

"Ketakutan publik ada persoalan nantinya UPTD diisi eks PD Pasar Resik akan kembali sebelumnya. Kan persoalannya manajerial bukan pada personal atau pegawai," jelasnya.

"Kegagalan ini kegagalan pucuk pimpinan dan divisi manajerial, harus jadi pembelajaran. Tinggal menyesuaikan dengan perundang-undangan yang ada," sambungnya.

Kemudian pengangkatan pegawai eks PD Pasar ke UPTD nantinya, kata Agus tidak mungkin terserap seluruhnya.

Halaman
123
Penulis: Isep Heri Herdiansah
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved