Sejumlah Pencairan Anggaran dari APBD di Kabupaten Tasikmalaya Terhambat, Ternyata Ini Penyebabnya

Saat ini Bupati masih menunggu persetujuan DPRD Kabupaten mengenai hasil evaluasi Gubernur terkait APBD Perubahan 2019 dan APBD Murni 2020 mendatang

Sejumlah Pencairan Anggaran dari APBD di Kabupaten Tasikmalaya Terhambat, Ternyata Ini Penyebabnya
Tribun Jabar/Isep Heri
Bupati Tasikmalaya, Ade Sugianto 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Isep Heri

TRIBUNJABAR.ID, TASIKMALAYA - Berubahnya Struktur Organisasi dan Tata Kerja ( SOTK) di Pemkab Tasikmalaya mengakibatkan pencairan anggaran sejumlah program terhambat.

Beberapa pencairan anggaran yang terganggu di antaranya pencairan dana desa dan bantuan anggaran Pilkades.

Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto menjelaskan, seiring dirubahnya SOTK beberapa waktu lalu maka di tubuh pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya akan ada pemisahan transaksi periode atau cut off alias transisi.

Dikatakannya, saat ini pihaknya masih menunggu persetujuan DPRD Kabupaten mengenai hasil evaluasi Gubernur terkait APBD Perubahan 2019 dan APBD Murni 2020 mendatang.

"Masalah anggaran kami akui masih cut off. APBD perubahannya sudah selesai kemudian kami konsultasikan ke Gubernur untuk direview dan hasilnya sudah turun," kata Ade Sugianto, Rabu (2/10/2019).

Kejar Untung Malah Buntung, PD Pasar Resik Dibubarkan Pemkot Tasikmalaya

Tak Ada Hujan, Longsor Terjadi di Salawu Tasikmalaya, Sawah dan Saluran Irigasi Tertimbun

Hasil review tersebut, selanjutnya tutur Ade harus menunggu persetujuan DPRD melalui rapat paripurna.

"Mudah-mudahan segera terealisasi secepatnya, semakin cepat semakin baik," tambah Ade.

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua sementara DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Ami Fahmi mengatakan, evaluasi Gubernur sudah diterima dan sudah dibahas bahkan sudah ditandatangani dan disetujui DPRD.

"Kami sudah terima hasil evaluasi Gubernur pada Jumat (27/9/2019). Sudah kami bahas dan kami setujui, tinggal dibawa ke agenda rapat paripurna terdekat," jelas Ami Fahmi.

Ami mengatakan setelah ada persetujuan DPRD harusnya tidak ada lagi persoalan atau masalah terhadap pencairan anggaran.

"Kalau ada good will pemerintah seharusnya sudah tidak ada lagi kendala. Hari ini sudah bisa dilakukan pencairan, adapun soal teknis pencairannya, itu ada di pihak eksekutif dalam hal ini Dinas Keuangan," tutur Ami.

"Kami berharap untuk kepentingan rakyat semua dapat berjalan dengan baik dan cepat tetapi benar" tambahnya.

Penulis: Isep Heri Herdiansah
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved