Rancangan PKPU Tidak Melarang Eks Koruptor Maju Pilkada, KPU Mengaku Terlewat dan Akan Membahas Lagi

Komisi Pemilihan Umum ( KPU) tengah merancang revisi Peraturan KPU ( PKPU) tentang Pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020.

Rancangan PKPU Tidak Melarang Eks Koruptor Maju Pilkada, KPU Mengaku Terlewat dan Akan Membahas Lagi
Dok.Tribun Jabar
Ilustrasi: Petugas KPU Kabupaten Cirebon sedang memindahkan kotak suara yang masih layak ke gudang lainnya, Plumbon, Cirebon, Senin (11/2/2019). 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) tengah merancang revisi Peraturan KPU ( PKPU) tentang Pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020.

Dalam rancangan PKPU itu, tak ada ketentuan yang melarang mantan narapidana korupsi maju di Pilkada.

Padahal, KPU sebelumnya memastikan akan melarang eks koruptor menjadi peserta pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

KPU mengklaim, pihaknya terlewat memasukan larangan tersebut dalam rancangan PKPU.

"Ini yang terlewatkan ya," kata Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2019).

Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik
Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik (Kompas.com/Fitria Chusna Farisa)

Kebutuhan Pilkada 2020, KPU Kabupaten Bandung Dapat Hibah Rp 99 Miliar dari Pemkab Bandung

81 Kader Pengawas Partisipatif Lulus Sekolah, Siap jadi Mata dan Telinga Bawaslu di Pilkada 2020

Meski mengaku kurang cermat, KPU tidak akan langsung memasukkan frasa larangan eks koruptor dalam rancangan PKPU.

KPU masih akan mempertimbangkan, apakah frasa tersebut bakal dimasukkan sebelum atau setelah pelaksanaan revisi Undang-undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016.

Sebab, aturan tentang eks koruptor ini sebelumnya pernah dimuat dalam PKPU Pemilu, tetapi kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) karena tak diperkuat dalam Undang-undang.

"Jadi nanti kami akan bahas ya apakah ini kemudian kita masukan atau menunggu revisi Undang-undang (Pilkada)," ujar Evi.

Untuk diketahui, Pilkada 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia. Jumlah itu meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Adapun hari pemungutan suara Pilkada 2020 jatuh pada 23 September tahun depan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Rancangan PKPU Tak Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, KPU Mengaku Terlewat", https://nasional.kompas.com/read/2019/10/02/20403451/rancangan-pkpu-tak-larang-eks-koruptor-maju-pilkada-kpu-mengaku-terlewat.
Penulis : Fitria Chusna Farisa
Editor : Krisiandi

Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Kompas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved