Wartawan Garut Protes Kekerasan Terhadap Wartawan, Tolak RKUHP

Para wartawan di Kabupaten Garut menggelar aksi solidaritas di Bundaran Simpang Lima, Garut terkait kekerasan

Wartawan Garut Protes Kekerasan Terhadap Wartawan, Tolak RKUHP
Tribunjabar/Firman Wijaksana
Wartawan di Kabupaten Garut meletakan kartu pers sebagai tanda duka atas aksi kekerasan kepada wartawan dan penolakan atas RKUHP di Bundaran Simpang Lima, Kamis (26/9/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Firman Wijaksana

TRIBUNJABAR.ID, GARUT - Para wartawan di Kabupaten Garut menggelar aksi solidaritas di Bundaran Simpang Lima, Garut terkait kekerasan yang terjadi kepada sejumlah wartawan di beberapa daerah, Kamis (26/9/2019).

Selain itu, para jurnalis menolak 10 pasal di Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dinilai mengancam kebebasan pers. Ke 10 pasal itu juga akan menghambat kerja jurnalistik para wartawan.

Iqbal Gozali, perwakilan wartawan mengatakan, aksi yang dilakukan para wartawan sebagai bentuk solidaritas kepada wartawan yang mengalami kekerasan saat menjalankan tugas jurnalistik.

"Kami tergabung dari media cetak, online, dan elektronik berkabung atas aksi kekerasan yang menimpa rekan kami saat meliput demo di beberapa daerah," ujar Iqbal, Kamis (26/9/2019).

Ia meminta aparat kepolisian untuk mengusut tuntas kekerasan yang terjadi kepada wartawan. Aparat pun tak boleh bertindak arogan kepada wartawan yang sedang bertugas.

Berikan Dana Lestari, Kini ITB Punya Gedung Wardah Foundation dan Paragon Innovation

"Jangan sampai kasus kekerasan terus terjadi. Kami bekerja dilindungi UU Pers. Tindak kekerasan ini harus dihentikan," ucapnya.

Terkait adanya 10 pasal karet dalam RKUHP, Iqbal juga meminta pemerintah dan anggota DPR untuk menelaah pasal tersebut. Jika disahkan, pasal itu akan membatasi kerja jurnalistik para wartawan.

Ii Solihin, Ketua IJTI Garut juga mengutuk keras tindak kekerasan yang dilakukan aparat kepada wartawan saat meliput aksi demontrasi. Jangan sampai kejadian tersebut terulang dan merusak kebebasan pers di Indonesia.

"Kami minta aparat kepolisian bisa mengetahui betapa beratnya tugas kami sebagai wartawan. Jangan sampai wartawan dipukuli, padahal sudah menunjukan identitasnya," kata Ii.

Ridwan Kamil dan Para Wali Kota/Bupati Kopdar di Pangandaran, Bahas Sumber Keuangan Daerah

Penulis: Firman Wijaksana
Editor: Ichsan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved