Breaking News:

Sebut Ada Pasal Karet, Jurnalis Ciayumajakuning Gelar Demonstrasi, Wali Kota Cirebon Janjikan Ini

‎Aliansi ‎Jurnalis Cirebon Indramayu Majalengka Kuningan (Ciayumajakuning), melakukan aksi protes terkait RUU KUHP yang dianggap menjadi pasal karet.

Penulis: Ahmad Imam Baehaqi | Editor: Theofilus Richard
Tribun Jabar/Ahmad Imam Baehaqi
Aksi demonstrasi jurnalis di depan Balai Kota Cirebon, Kamis (26/9/2019) 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hakim Baihaqi

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - ‎Aliansi ‎Jurnalis Cirebon Indramayu Majalengka Kuningan (Ciayumajakuning), melakukan aksi protes terkait RUU KUHP yang dianggap menjadi pasal karet.

Pasal tersebut dianggap mengancam kebebasan jurnalis.‎

Massa yang tergabung dalam sejumlah media cetak, televisi, radio, online ini, bergerak dari Pendopo Bupati Cirebon, Jalan Kartini, menuju Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kamis (26/9/2019).

Pihak DPRD Jabar Mulai Perbaiki Sejumlah Fasilitas yang Rusak Akibat Demonstrasi

‎Di tengah aksi, Wali Kota Cirebon, Nasrudin Aziz, Kapolres Cirebon Kota, Roland Ronaldy, beserta anggota DPRD‎ Kota Cirebon, menghampiri massa dan melakukan audiensi kecil.

Nasrudin Aziz mengatakan, bahwa ia prihatin dengan adanya RUU KHUP yang menyebabkan adanya protes massa di beberapa daerah, tidak terkecuali di Kabupaten Cirebon.

"Kami akan menindaklanjuti keinginan tersebut untuk menjamin kebebasan pers," kata Aziz di sela aksi.‎

‎Setelah itu, unsur Forkompida Kota Cirebon pun menandatangani petisi penolakan dan berjanji akan menyampaikan penolakan tersebut ke pemerintah pusat.

‎Koordinator aksi, Faizal Nurathman, dalam rancangan pasal tersebut dianggap mengarahkan pers atau publik pada praktik otoritarian, seperti yang terjadi masa orde baru atau kepemimpinan Presiden Soehar‎to.

‎"Secara tidak langsung, dianggap menggeneralisasi pendapat kritis masyarakat, termasuk kritik pers sebagai penghinaan dan ancaman kepada penguasa," kata Faizal disela aksi.

Wartawan Cimahi dan KBB Protes Kekerasan dan Intimidasi Terhadap Wartawan, Tolak RKUHP

Meskipun RUU KUHP tersebut telah ditunda oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)  dan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Republik Indonesia (DPR RI), para jurnalis masih resah karena pengesahan RUU KUHP ditunda, bukan dibatalkan.‎

Faizal mengatakan, Aliansi Jurnalis Ciayumajakuning secara tegas mendesak untuk menolak dan membatalkan pasal-pasal yang dianggap bertentangan dengan kebebasan pers.

"Keberadaan RUU KUHP Undang-undang Pers nomor 40 tahun 1999 sebagai pedoman jurnalis pun, praktiknya kerap diabaikan," katanya.

Selain itu, Aliansi Jurnalis Ciayumajakuning pun mengecam tindakan aparat kepolisian yang tidak paham terhadap UU Pers.

Sampai saat ini, kata Faizal, banyak jurnalis mengalami kekerasan ketikan melakukan peliputan peristiwa.‎

‎Faizal mengatakan, salah satu bukti nyata yang baru saja terjadi, yakni tiga orang jurnalis di Sulawesi Selatan (Sulsel) Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Selasa (24/9/2019), mengalami kekerasan oleh aparat kepolisian.

‎"Apalagi, jika RUU KUHP disahkan menjadi Undang-undang, dapat menjadi legitimasi berbagai tindakan serupa," katanya.‎

Menyikapi hal itu, kata Faizal, pihaknya menuntut dan mendesak agar‎ Presiden Jokowi dan DPR RI tidak hanya menunda, melainkan juga membatalkan RUU KUHP yang mengancam kebebasan Pers.

‎Kemudian kembali tegakan UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, serta hentikan‎ dan adili para pelaku tindak kekerasan terhadap jurnalis.

"Ini berpotensi menjadi kemunduran demokrasi di Tanah Air. Sebab, kemerdekaan pers adalah syarat mutlak demokrasi dapat ditegakan, dan harus dijamin dalam undang-undang," katanya.

Ribuan Mahasiswa Sumedang Tolak Revisi UU KPK, Menyatu di Gedung Negara

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved