Atasi Sengketa Tanah yang Kerap Terjadi, Kantor ATR/BPN Wujudkan Program Percepatan PTSL

Jajaran Kantor ATR/BPN Kabupaten Majalengka merealisasikan program percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Tribun Jabar/Eki Yulianto
Kepala kantor APR/BPN Majalengka, Dedi Purwadi saat ditemui setelah acara Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (Hantaru) 2019 tingkat Kabupaten Majalengka, Selasa (24/9/2019). 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNJABAR.ID, MAJALENGKA - Jajaran Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Majalengka merealisasikan program percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Program PTSL sendiri merupakan program Presiden Joko Widodo melalui Kementerian ATR/BPN.

Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Majalengka, Dedi Purwadi mengemukakan bahwa permasalahan sengketa tanah kerap terjadi.

Apalagi, menurutnya, belum adanya jaminan kepastian hukum atas tanah seringkali memicu terjadinya sengketa dan perseteruan lahan di berbagai wilayah di Indonesia.

"Sering terjadi di kalangan masyarakat, baik di keluarga, masyarakat umum, bahkan sengketa lahan juga terjadi antar pemangku kepentingan, semisal pengusaha, BUMN, dan pemerintah pusat maupun daerah," ujar Dedi setelah acara Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (Hantaru) 2019 tingkat Kabupaten Majalengka, Selasa (24/9/2019).

Ratusan Mahasiswa Tuntut Keadilan di PTUN Bandung soal Sengketa Lahan Kampus STKIP Pasundan Cimahi

Sengketa Lahan 6.200 Hektare Milik PG Jatitujuh Temukan Titik Terang, LSM F-Kamis Sikapi Begini

Lanjut Dedi, untuk biaya PTSL sendiri yang diberlakukan sesuai ketentuan Pemerintah yakni sebesar Rp 150 ribu.
Ia menyampaikan, biaya tersebut dikelola oleh Desa, bukan oleh pihak BPN.

"Saat ini pelaksanaan PTSL di Kabupaten Majalengka yang sudah dilaksanakan mencapai 62 ribu PTSL. Untuk tahun 2019 baru dilaksanakan di Kecamatan Sindang dan Kecamatan Lemahsugih. Mengenai progres hasilnya Kecamatan Sindang dan Kecamatan Lemahsugih sudah 27 ribu PTSL dan sejauh ini baru selesai 70 persen," ucap dia.

Dedi menuturkan, untuk tahun 2020 pihaknya akan melaksanakan PTSL sebanyak 75 ribu di Kecamatan Kecamatan Maja dan Kecamatan Talaga.

Sebab, kata dia, penempatan di dua lokasi itu karena masih banyak warga yang belum memiliki sertifikat yang belum diterbitkan BPN.

"Kami konsentrasikan di sana selain karena lokasi terjangkau dan minat dari masarakat tinggi untuk memiliki sertifikat," kata Dedi.

Jelang Lawan Arema FC, Persib Bandung Lagi-lagi Tertimpa Masalah, Apa Lagi?

Kisah KKN di Desa Penari Akan Dibuat Film, Kapan Tayang?

Sementara, Pemerintah Kabupaten Majalengka memberikan apresiasi atas digulirkannya program PTSL.

Ia menilai, digulirkannya program PTSL itu manfaatnya dirasakan betul oleh masyarakat.

"Atas nama pemerintah dan masyarakat kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat, Pak Presiden karena program ini sangat membantu masyarakat," ujarnya.

Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved