Pimpinan KPK yang Mundur Masih Kerja Tetapkan Tersangka, Fahri Hamzah Heran: Lama-lama Lembaga Rusak

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyebut bahwa saat ini ada konflik moral di lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

Pimpinan KPK yang Mundur Masih Kerja Tetapkan Tersangka, Fahri Hamzah Heran: Lama-lama Lembaga Rusak
Srihandriatmo Malau/Tribunnews.com.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakat (DPR) RI Fahri Hamzah saat bertandang ke Redaksi Tribunnews.com, Selasa (29/1/2019). 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyebut bahwa saat ini ada konflik moral di lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

Pasalnya pimpinan KPK saat ini masih bekerja dan menetapkan status mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebagai tersangka.

Ia mengatakan bahwa tiga pimpinan KPK telah menyerahkan mandat pengelolaan KPK pada Presiden Jokowi, sehingga hal itu seharusnya dianggap sebagai pengunduran diri dari jabatan dan tidak lagi bekerja sebagai pimpinan KPK.

"Bagi saya, ini ada semacam konflik moral luar biasa yang harusnya tak boleh terjadi di lembaga seperti KPK," ujar Fahri Hamzah saat dihubungi, Kamis (19/9/2019).

"Sebab, lama-lama yang rusak lembaganya karena orang melihat, oh di KPK masih bisa main-main dan jadi tempat main-main," lanjut dia.

Muluskan RUU Revisi, Benarkah Jokowi Terganggu oleh KPK? Fahri, Istana dan Pengamat Beda Pendapat

Fahri Hamzah menyebut, KPK di bawah pimpinan saat ini yang masa jabatannya bakal habis Desember 2019, tak lagi memiliki legitimasi moral akibat penyerahan mandat kepada Presiden itu.

"Tiga pimpinan KPK ini sebenarnya mempunyai legitimasi moral yang sudah jatuh akibat tindakan sembrono mengundurkan diri dan menyerahkan mandat ke Presiden," kata Fahri Hamzah.

Penyerahan mandat itu dilakukan karena pimpinan KPK merasa tidak pernah diajak berdiskusi dalam pembahasan revisi Undang-Undang KPK yang sudah disahkan DPR.

Saut Situmorang sebelumnya bahkan sempat menulis surat pengunduran diri sebagai komisioner KPK.

Oleh karena itu, poltikus yang masuk ke dalam organisasi Garbi ini menilai, Presiden mesti segera melantik pimpinan KPK terpilih. Ia memastikan, pelantikan yang dipercepat itu tak akan melanggar UU.

Halaman
123
Editor: Theofilus Richard
Sumber: Kompas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved