923. 895 Peserta PBI BPJS Kesehatan di Jabar Segera Dinonaktifkan, Proses Verifikasi Masih Berjalan

Sebanyak 923.895 Peserta BPJS Kesehatan di Jawa Barat yang selama ini merupakan PBI dari pemerintah, statusnya segera dinonaktifkan.

923. 895 Peserta PBI BPJS Kesehatan di Jabar Segera Dinonaktifkan, Proses Verifikasi Masih Berjalan
Ilustrasi: Kartu BPJS Kesehatan 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, M Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sebanyak 923.895 Peserta BPJS Kesehatan di Jawa Barat yang selama ini merupakan Penerima Bantuan Iuran ( PBI) dari pemerintah, statusnya segera dinonaktifkan.

Kepala Bidang Penangan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Provinsi Jabar, Marwini, mengatakan jumlah peserta PBI di Jabar yang dinonaktifkan tersebut pun sedang diverifikasi kembali kebenarannya.

"Karena memang data ini juga harus diverifikasi kembalu. Angka itu memang cukup besar. BPJS Kesehatannya sendiri yang membayar pihak ketiga untuk meverifikasi," ujar Marwini di Kantor Dinsos Jabar, Jumat (20/9/2019).

Pengunjuk Rasa Kecewa, Pimpinan Cabang BPJS Kesehatan Cimahi Tak Ada di Kantor

Kenaikan Iuran BPJS Mendapat Penolakan dari Semua Buruh di KBB dan Anggota DPRD pun Sepakat

Marwini mengatakan mengenai adanya penonaktifan peserta PBI ini, Dinsos Jabar sudah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial RI yang mengharuskan melakukan verifikasi dengan menggunakan sistem turun langsung melihat kondisi PBI yang dinonaktifkan tersebut.

"Di bawah pantauan masing-masing pemerintah kabupaten dan kota, verifikasi ini dilakukan dengan melibatkan petugas dan pihak ketiga," katanya.

Verifikasi data yang melibatkan pihak ketiga tersebut belum dilakukan di semua kabupaten dan kota. Saat ini, dari 27 kabupaten dan kota, baru ada 14 kabupaten dan kota yang verifikasinya dibantu pihak ketiga ini.

"Jadi masih ada sisanya. Nah yang tak dibantu pihak ketiga prosesnya kabupaten kota yang memverifikasi siapa yang tak dinonaktifkan. Nah itu kan kabupaten kota aktif akan meng-uprgede," katanya.

PBI di 13 kabupaten dan kota yang tidak diverifikasi oleh pihak ketiga akan secara reguler diverivikasi oleh pemerintah kabupaten dan kota. Menurut dia, ada beberapa pertimbangan 14 kabupaten dan kota verifikasinya dilakukan oleg pihak ketiga.

"Salah satu alasannya karena tingginya jumlah PBI. Misalnya, di Kabupaten Cirebon ada 166 ribu orang. Begitu juga, dengan Bekasi, Bandung, Karawang, jumlahnya cukup besar. Kami menargetkan verifikasi ini maksimal Desember sudah selesai," katanya.

Halaman
12
Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved