Kini Jumlah Pimpinan MPR Bertambah Jadi 10 Orang, UU MD3 Resmi Disahkan DPR RI

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengesahkan revisi Undang-undang (RUU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR RI, DPD dan DPRD (MD3) menjadi Undang-und

Kini Jumlah Pimpinan MPR Bertambah Jadi 10 Orang, UU MD3 Resmi Disahkan DPR RI
KOMPAS/PRIYOMBODO
Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009) 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengesahkan revisi Undang-undang (RUU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR RI, DPD dan DPRD (MD3) menjadi Undang-undang.

Revisi ketiga untuk undang-undang ini menghasilkan ketentuan baru. Salah satunya, pimpinan MPR bertambah sesuai dengan jumlah fraksi yaitu 10 fraksi

Wakil Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR RI Totok Daryanto menyampaikan hasil kesepakatan DPR RI dan pemerintah terkait penambahan jumlah pimpinan MPR di hadapan para anggota dewan rapat.

"Pada akhirnya, sepuluh fraksi di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada akhir pembicaraan tingkat I pada 13 September 2019 dalam pandangannya menyetujui revisi ketiga UU nomor 17 tahun 2014 tentang MD3," kata Totok di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/9/2019).

Pemuda di Lebak Bunuh Gadis 13 Tahun Kemudian Memperkosanya Bergantian Bersama 2 Rekannya

Totok mengatakan, ada dua materi yang direvisi dalam UU MD3, yaitu Pasal 15 dan Pasal 427C yang dihapus.

Dalam UU Tentang MD3, Pasal 15 Ayat 1 menyatakan, pimpinan MPR terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua yang merupakan representasi dari masing-masing fraksi dan kelompok anggota yang dipilih dari dan oleh anggota MPR.

Setelah itu, Pimpinan Rapat Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menanyakan pendapat seluruh anggota dewan yang hadir setuju atau tidak terkait revisi ketiga UU tentang MD3.

"Apakah pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap RUU tentang perubahan ketiga atas UU nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 dapat disetujui menjadi UU?," tanya Fahri.

"Setuju," jawab seluruh anggota dewan yang hadir.

Fahri pun mengetok palu di atas meja, tanda revisi UU MD3 disetujui oleh seluruh anggota dewan.

Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengapresiasi atas disahkannya UU MD3.

Ia mengatakan, alasan merevisi UU MD3 agar lembaga MPR lebih efektif dan akuntabel.

"Ini sesuai dengan sila ke empat Pancasila, dan turut menjaga keseimbangan antara sistem presidensil dalam sistem politik di Indonesia," pungkasnya. (Kompas.com/Haryanti Puspa Sari)

Garuda Indonesia Tujuan Perth Alihkan Pendaratan, Ada Penumpang Alami Sesak Napas & Serangan Jantung

Kecelakaan Maut di Lampung, 8 Tewas, Bus yang Terguling Dihantam Truk, Bodi Truk Melesak

Editor: Theofilus Richard
Sumber: Kompas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved