Nurul Ghufron Komisioner KPK, Sempat Jadi Saksi Ahli Sidang Korupsi Bank Mandiri, 7 Terdakwa Bebas

Dosen hukum pidana Universitas Jember, Nurul Ghufron terpilih sebagai Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi

Penulis: Mega Nugraha | Editor: Ichsan
tribunjabar/mega nugraha
Nurul Ghufron saat jadi saksi ahli di sidang korupsi Bank Mandiri 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha Sukarna

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Dosen hukum pidana Universitas Jember, Nurul Ghufron terpilih sebagai Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada voting yang digelar Komisi III DPR RI pada Jumat (13/9/2019) dini hari.

Catatan Tribun, ia sempat jadi saksi ahli pidana yang dihadirkan jaksa penuntut umum dari Kejagung, dalam perkara korupsi pemberian kredit investasi dan kredit modal kerja dari Bank Mandiri ‎ke PT Tirta Amarta Bottling (TAB). S

Kasus itu melibatkan petinggi ‎PT TAB Rony Tedy dan Juventius sebagai terdakwa. Lalu lima orang dari Bank Mandiri Cabang Bandung. Belakangan, ketujuh terdakwa yang dituntut lebih dari 10 tahun itu, dibebaskan dari segala tuntutan.

Pasalnya, jaksa tidak mampu membuktikan unsur perbuatan melawan hukum dalam pemberian kredit tersebut. Selain itu, unsur kerugian negara Rp 1,8 Triliun yang sempat disebut jaksa, juga tidak terbukti.

Sidang menghadirkan Nurul Ghufron itu digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung pada 3 Desember 2018. Pada sidang itu, catatan Tribun, sempat terjadi perdebatan melibatkan hakim, saksi ahli ‎hingga jaksa. Tak jarang, perdebatan itu melahirkan gelak tawa.

TKI Asal Indramayu Meninggal di Qatar, Datang di Rumah Duka Disambut Isak Tangis Keluarga

"Ada prinsip kehati-hatian yang dilanggar dalam Undang-undang Perbankan sehingga menghasilkan perbuatan melawan hukum," ujar Gufron.

Lantas, hakim Lindawati bertanya‎ soal perbuatan melawan hukum.

"Bagaimana kaitannya dengan kasus ini, ini kan kasus korupsi. Dalam dakwaan juga tidak ada Undang-undang Perbankan," kata hakim.

Gufron kembali menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum terdakwa itu diatur di Undang-undang Perbankan.

"(Perbuatan melawan hukum terdakwa) ketentuan normatifnya ada di Undang-undang Perbankan, yakni mengabaikan prinsip kehati-hatian. Tapi karena ada kerugian keuangan negara, maka jadi pidana korupsi," kata Gufron.

Sempat cukup panjang juga perdebatan soal ini. Perbuatan melawan hukum ini jadi unsur penting alam kasus ini karena jaksa menyertakan Pasal 2 dan 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, yang pada pokoknya menyertakan unsur setiap orang, secara melawan hukum, menguntungkan diri sendiri dan orang lain hingga merugikan keuangan negara.

Kabar Terbaru Persib dari Pakansari, Ini yang Dirasakan Mang Omid Jelang Jalani Laga Tandang Pertama

"Semua unsur itu harus terpenuhi untuk menentukan seseorang terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi," ujar Gufron.

Hingga akhirnya, ‎perdebatan diakhiri saat hakim menanyakan soal unsur perbuatan melawan hukum yang menurut Gufron, perbuatan melawan hukum salah satunya ditentukan oleh kelalaian.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jabar
Berita Populer
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved