Soal Revisi UU KPK, Presiden Jokowi Setuju Penyadapan Seizin Dewan Pengawas dan SP3 Dua Tahun

Presiden Joko Widodo setuju penyadapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi harus seizin Dewan Pengawas KPK.

Soal Revisi UU KPK, Presiden Jokowi Setuju Penyadapan Seizin Dewan Pengawas dan SP3 Dua Tahun
TRIBUNNEWS.COM/GLERY LAZUARDI
Saut Situmorang bersama-sama para pegawai yang tergabung di wadah pegawai menutup empat logo KPK, pada Minggu (8/9/2019) pagi. 

Sebelumnya Jokowi menyetujui dibentuknya Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sepak Terjang Lili Pintauli Siregar Pimpinan KPK, Pembela Kaum Lemah, Dibayar Pakai Seikat Kacang

Jejak Nawawi Pomolango Pimpinan KPK Baru, Hakim Tangani Korupsi Kelas Kakap, Gajinya Menggiurkan

Hal itu disampaikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly dalam rapat dengan Badan Legislasi DPR, Kamis (12/9/2019) malam.

Dalam rapat itu, Yasonna membacakan pandangan Presiden atas draf revisi Undang-Undang KPK yang diusulkan DPR.

Menurut Yasonna, Presiden ingin agar pengangkatan ketua dan anggota dewan pengawas harus menjadi kewenangan presiden.

Alasannya, agar dapat meminimalisasi waktu dalam proses pengangkatan dan terciptanya proses transparansi dan akuntabilitas.

"Mekanisme pengangkatan tetap melalui panitia seleksi serta membuka ruang bagi masyarakat untuk dapat memberikan masukan terhadap calon anggota pengawas mengenai rekam jejaknya," ujar Yasonna.

Dalam draf revisi UU KPK, khususnya pada Pasal 37A dan Pasal 37B, tugas dewan pengawas KPK secara umum adalah mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK.

Dewan pengawas bersifat non-struktural dan mandiri. Selain itu, anggota dewan pengawas berjumlah lima orang, dengan masa jabatan empat tahun.

Seseorang dapat menjadi dewan pengawas apabila ia berusia minimal 55 tahun dan tidak tergabung dalam partai politik.

Dewan pengawas dipilih oleh DPR berdasarkan usulan Presiden. Adapun, dalam mengusulkan calon anggota dewan pengawas, presiden dibantu oleh panitia seleksi.

Halaman
1234
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Kompas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved