Kabupaten Bandung Terancam Kehilangan Rp 37 Miliar dari Bagi Hasil Cukai Tembakau, Gara-gara Ini

Jumlah penduduk Kabupaten Bandung yang mencapai 3,7 juta jiwa membuat cakupan kesehatan semesta

Kabupaten Bandung Terancam Kehilangan Rp 37 Miliar dari Bagi Hasil Cukai Tembakau, Gara-gara Ini
tribunjabar/mega nugraha
Petani tembakau di Nagreg Kabupaten Bandung 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mumu Mujahidin

TRIBUNJABAR.ID, SOREANG - Jumlah penduduk Kabupaten Bandung yang mencapai 3,7 juta jiwa membuat cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Bandung baru mencapai 2,4 juta orang atau sekitar 78,6 persen.

Asisten II Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat (Ekjah) Kabupaten Bandung, Marlan, mengatakan hal itu membuat Pemkab Bandung terancam dikenakan sanksi pemotongan dana bagi hasil cukai tembakau sebesar

"Pemotongan diperkirakan mencapai Rp 37 miliar," ujarnya saat membuka acara Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang digelar oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Soreang, Rabu (11/9/2019).

Marlan menuturkan pemerintah melalui Kementrian Kesehatan per Januari 2019 UHC ini menargetkan semua kota/kabupaten mencapai 100 persen atau minimal mencapai 95 persen UHC. Namun untuk Kabupaten Bandung sendiri baru mencapai 77-78 persen lebih.

SDN Cijolang, Begini Keluhan Murid yang Sekolahnya Sudah Dikepung Proyek Tol Cisumdawu

"Untuk Kabupaten Bandung sendiri karena jumlah penduduk yang banyak sehingga agak kesulitan mencapai UHC di 2019. Tapi kita sedang upayakan itu dengan berbagai pola," katanya.

Menurutnya dana yang dipotong tersebut jelas merugikan Pemkab Bandung. Pasalnya dana sebesar itu bisa digunakan untuk menambah jumlah warga miskin menjadi penerima bantuan iuran (PBI) JKN-KIS BPJS Kesehatan.

Untuk mencapai UHC 95 persen, Kabupaten Bandung harus mampu menambah kepesertaan JKN-KIS sampai sekitar 750.000 orang. Sementara kesadaran masyarakat terhadap pentingnya jaminan kesehatan masih terbilang rendah.

"Masih banyak masyarakat yang mendaftarkan diri menjadi peserta JKN-KIS saat mereka sakit. Padahal, klaim baru bisa dilakukan setelah kepesertaan mencapai kurun waktu tertentu," ujarnya.

Sosok BJ Habibie Bukan Main, Gantikan Ayah Jadi Imam ketika Dia Wafat Saat Salat Isya, Ini Janjinya

Meskipun demikian, kata Marlan, Pemkab Bandung akan terus berupaya meningkatkan UHC dengan mendata kembali warga miskin yang berhak mendapatkan bantuan iuran. Saat ini jumlah penerima bantuan iuran di Kabupaten Bandung mencapai 106.000 peserta dari target 116.000 peserta.

Halaman
12
Penulis: Mumu Mujahidin
Editor: Ichsan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved