Enam Bangunan di Kawasan Bandung Utara Wilayah Cimahi Melanggar Tata Ruang

Enam bangunan di Kota Cimahi yang masuk KBU melanggar tata ruang, akibatnya Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional memberikan sanksi

Enam Bangunan di Kawasan Bandung Utara Wilayah Cimahi Melanggar Tata Ruang
Tribun Jabar/Hilman Kamaludin
Petugas Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional saat memasang plang sanksi administrasi di sebuah bangunan yang berlokasi di Kota Cimahi yang masuk Kawasan Bandung Utara (KBU), Rabu (11/9/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, CIMAHI - Enam bangunan di Kota Cimahi yang masuk Kawasan Bandung Utara (KBU) melanggar tata ruang, akibatnya Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional memberikan sanksi administrasi.

Sanksi administrasi diberikan dengan cara dipasang plang telah melanggar tata ruang terhadap bangunan-bangunan yang telah berdiri kokoh tersebut, di antaranya Edelweiss Residence, Anabil Cluster, STKIP Pasundan, Moriz Futsal, Perumahan Grand Cimahi City, dan Perumahan Kamarung Regency.

Direktur Penertiban dan Pemanfaatan Ruang Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Andi Renald, mengatakan, bangunan itu melanggar Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang san Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Kota Cimahi Tahu 2013-2033.

"Berdasarkan audit dari bangunan itu ditemukan pelanggaran tata ruang, jadi kita memberikan sanksi administrasi dengan pemasangan plang," ujarnya saat ditemui disela kegiatan pemasangang plang, Rabu (11/9/2019).

Program RHL Terus Meningkat, Pengembangan Wisata di Bandung Utara Pun Selalu Jaga Kelestarian Hutan

Erupsi Gunung Tangkuban Parahu Masih Fluktuatif

Ia mengatakan, sanksi tersebut diberikan karena siapapun memang dilarang untuk membangun di kawasan yang tidak sesuai tata ruang dan izin dari pemerintah Kota Cimahi seperti KBU.

Sementara terkait dengan bangunan yang sudah diberikan sanksi itu, kata dia, pemiliknya harus melakukan pemulihan fungsi tata ruang tersebut.

"Nantinya ada evaluasi dari pemerintah Kota Cimahi setelah pemasangan plang ini, dan pemulihannya harus pas dan sesuai dengan undang-undang," katanya.

Wali Kota Cimahi, Ajay M Priatna mengatakan, pemilik bangunan yang terindikasi melanggar aturan itu sebetulnya sudah menempuh prosedur perizinan.

"Namun, saya kira masih ada pihak-pihak yang menambahkan ruang bangunan diluar izin yang telah diterbitkan. Kami dari segi pengawasan bisa saja lalai, tapi yanh penting ke depan akan ditertibkan," katanya.

Penulis: Hilman Kamaludin
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved